Mendagri Belum Nonaktifkan Ahok, Anggota DPR Ini Bilang Wajar

14
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Artelia Dahlan/INT

Menyandang status terdakwa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, tetapi hingga saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum menonaktifkan Ahok sapaan akrab Basuki Tjahja Purnama. Keputusan Mendagri tersebut dinilai anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan adalah hal yang wajar.

“Saya pikir wajar dan dapat dibenarkan sikap Kemendagri seperti sekarang ini,” kata Arteria yang dikutip dari INILAH.COM.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan Menteri Dalam Negeri justru patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kewajiban hukum Menteri Dalam Negeri belum terbit dan baru terbit seketika ada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

“Saya berpendapat Pak Ahok tidak perlu untuk dinonaktifkan sekalipun masa cutinya habis tanggal 11 Februari kemarin,” ujarnya.

Menurut dia, wajib demi hukum Ahok diaktifkan kembali menjadi Gubernur DKI menjalankan aktivitas layaknya seorang Gubernur selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang.

“Tentunya dengan segala kewenangan yang dimilikinya,” jelas dia.

Untuk diketahui, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut.

“Jaksa itu kan mendakwa dua Pasal 156 sama Pasal 156a (KUHP), dimana Pasal 156 ancaman hukuman maksimal empat tahun dan Pasal 156a ancaman lima tahun. Kalau sekarang kami berhentikan menggunakan dakwaan Pasal 156a, terus tuntutannya menggunakan pasal satunya, ya kami digugat toh,” katanya.

Menurut dia, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri baru bisa memberhentikan kepala daerah yang tersangkut masalah hukum jika tuntutannya kurungan penjara lima tahun ke atas.

“Kalau dakwaannya tunggal hanya satu pasal (156a), tentu saya akan pakai itu (sebagai dasar penerbitan SK penonaktifan Ahok). Nah masalahnya ini berlapis, sehingga tuntutannya menggunakan pasal yang mana, kan belum diketahui,” ujarnya

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Duo Amran Komit Dukung Pendidikan Berkualitas Bagi Putra-Putri Wajo

SULSELSATU.com, WAJO - Bupati Wajo diwakili Wakil Bupati Wajo...

Indah Hadiri Deklarasi Genpi Lutra dan Launching Pasar Digital

SULSELSATU.com, LUTRA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani...

Tim Bentukan Pemkot Parepare Susun Amdal Pembangunan RS Hasri Ainun

SULSELSATU.com, PAREPARE - Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung...

Baca Juga