Sekda Sinjai Nilai Keterangan Saksi Berbeda Dengan BAP

19
Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai Awaluddin saat menjadi saksi perkara korupsi pembayaran gaji PNS yang menyeret Sekda Sinjai A Tayyeb Mappasere di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin 13 Januari 2017

MAKASSAR – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menghadirkan dua saksi dalam perkara korupsi pembayaraan gaji PNS yang sudah berstatus terpidana di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sinjai yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai A Tayyeb Mappaserre.

Dalam persidangan yang menghadirkan dua saksi yakni mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai Awaluddin dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir Budiaman. Saksi pertama yang dihadirkan Awaluddin menjelaskan tentang tupoksinya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai yang menandatangani rekap pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai termasuk gaji PNS lingkup Sekretariat DPRD Sinjai.

Dalam persidangan, Awaluddin juga mengungkapkan meski Andi M Dahlan sudah berstatus terpidana dan telah ditahan, ternyata tetap menandatangani administrasi sebagai Sekretaris DPRD Sinjai.

“Andi M Dahlan ditahan sejak Oktober 2012 dan baru ada penunjukkan Plt Sekwan pada Januari 2013 yakni Andi Manoarfa yang juga merangkap sebagai Kabag Keuangan. Meski saat itu pak M Dahlan sudah ditahan, beliau tetap menjadi Sekwan. Semua berkas-berkas administrasi tetap dia bertanggung jawab. Berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh beliau dibawa ke Rutan (Rumah Tahanan),”ungkapnya

Dalam persidangan, terdakwa A Tayyeb Mappaserre sempat mempertanyakan perbedaan kesaksian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kesaksian saat persidangan. Tayyeb menyoroti kesaksian Awaluddin yang mengaku atasan langsungnya adalah Sekda Sinjai, padahal yang menjadi atasannya adalah Sekwan Andi M Dahlan.

“Saudara saksi dalam BAP menyebut mengetahui siapa saja yang bertandatanganan dan menyebut atasan anda. Tapi kenapa di kesaksian saudara tadi bilang tidak tahu. Ini kan sudah berbeda yang mulia majelis hakim,” tegasnya.

Semetara itu, saksi Ir Budiaman mengaku meski saat itu dirinya sudah berstatus terpidana, dirinya tetap menerima gaji sebesar Rp 4,4 juta dari Pemkab Sinjai atas jabatan dirinya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sinjai.

“Saya tetap menerima gaji pada saat itu yang mulai. Meski saya tidak mendapatkan tunjangan jabatan saya sebagai Kepala Dinas pada saat itu karena sudah di mutasi ke Setda Sinjai,” sebutnya.

Rekomendasi Berita

Baca Juga