Organisasi Jurnalis Kecam Kekerasan Saat Peliputan Di Kejati Sulselbar

35
Wartawan INews TV M Nur Leo mendapatkan advokasi dari AJI Makassar usai mendapatkan kekerasan jurnalis saat meliput perkara korupsi di Kantor Kejati Sulselbar/Ari Maryadi

MAKASSAR – Aksi kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di Makassar. Kali ini dialami jurnalis TV atas nama M Nur Leo saat melakukan peliputan perkara korupsi di kantor Kejati Sulselbar, Selasa 15 Februari 2017.

Aksi kekerasan terhadap jurnalis tersebut pun mendapatkan kecaman dari sejumlah organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulselbar.

Ketua PJI Sulsel, Abdullah Rattingan dalam keterangan persnya mengatakan, kekerasan yang dialami Muhammad Nur Leo, salah seorang reporter iNesw TV perlu mendapat perhatian pihak kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang dengan jelas menyatakan dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

“Pers juga mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian untuk memberi perhatian khusus dalam setiap penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, khususnya di Sulsel,” paparnya.

Menurutnya, seluruh institusi, utamanya lembaga hukum seperti Kejaksaan harus ikut memahami kerja pers dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sesuai Undang-undang Pers dijelaskan, bahwa pers tak bisa mendapat tekanan dan tindakan kekerasan, termasuk dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi yang menjadi hak publik.

“Justru jika diintimidasi maka pers akan sulit menyajikan berita yang akurat dan benar,” katanya.

PJI Sulsel juga mendorong pemimpin redaksi memperhatikan keselamatan dan keamanan jurnalisnya yang meliput aksi massa yang berpotensi konflik dan mengancam kerja-kerja jurnalistik serta ikut mendampingi jurnalisnya melayangkan laporan ke pihak berwajib.

“Perusahaan media harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan jurnalisnya yang sedang bertugas. Mereka harus mendampingi korban untuk melapor ke polisi,” tegasnya.

Kecaman juga datang dari IJTI Sulselbar oknum pengacara di Makassar yang terkesan melanggar undang-undang pokok pers, dengan cara menyuruh menghapus hasil rekaman kameraman INews TV, saat meliput di Kantor Kejati Sulselbar.

“Bukan sekedar bentuk kekerasannya. Akan tetapi praktek yang dilakukan ini melanggar undang undang pers. Pelarangan, meminta menghapus bahkan hendak merampas adalah bukti menghalang-halangi pers saat melakukan aktivitas-nya” ujar Ahmad Arthur team Advokasi IJTI Sulsel.

Organisasi tempat bernaung jurnalis televisi ini justru menyayangkan tindakan oknum pengacara ini sebab mengaku pernah kerja di media. Seharusnya tidak perlu naik pitam, cukup menemui dan mengajak diskusi media tersebut lalu menyampaikan maskud dan tujuannya.

“Akibat perbuatan ini kan berarti melanggar hukum. Coba, apakah bukan pelanggaran hukum jika menarik korban, mencoba mengambil kamera lalu menarik kerah baju?”geram Arthur.

Ari Maryadi

Organisasi Jurnalis Kecam Kekerasan Saat Peliputan Di Kejati Sulselbar 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga