Menkop-UKM Akan Bubarkan 62 Ribu Koperasi, Provinsi dan Kabupaten/Kota Diminta Lakukan Verifikasi

81
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga didampingi Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Keta Umum Dekopin Nurdin Halid di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Senin 20 Februari 2017/Ihwan Fajar

MAKASSAR – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Menkop-UKM) Anak Agung Ngurah Puspayoga berencana akan menutup dan membubarkan 62 koperasi di seluruh Indonesia yang dianggap tidak aktif lagi. Hal tersebut disampaikan Puspayoga saat Ramah Tamah Rapat Kerja Nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Senin 20 Februari 2017.

” Kita sudah akan bubarkan 62 ribu, itu sejak awal tahun kemarin,”ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Menkop-UKM Akan Bubarkan 62 Ribu Koperasi, Provinsi dan Kabupaten/Kota Diminta Lakukan Verifikasi 1
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga saat memberikan kata sambutan saat ramah tamah Dekopin di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Senin 20 Februari 2017/Ihwan Fajar

Dengan adanya rencana membubarkan 62 ribu koperasi di seluruh Indonesia, kata dia, tugas selanjutnya adalah menyurati seluruh Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi keberadaan koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif.

“Kita kasih waktu sampai 6 bulan kedepan untuk dilakukan verifikasi,” sebutnya.

Menkop-UKM Akan Bubarkan 62 Ribu Koperasi, Provinsi dan Kabupaten/Kota Diminta Lakukan Verifikasi 2
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga usai membuka Rakernas Dekopin Pertama di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Senin 20 Februari 2017/Ihwan Fajar

Ia pun membantah, pembubaran 62 ribu koperasi di Indonesia karena ingin membunuh koperasi. ” Jadi saya tegaskan, semangatnya bukan membubarkan koperasi, tetapi semangatnya adalah membuat data base koperasi melalui pembubaran itu,” tegasnya.

Ia mengaku angka 62 ribu koperasi yang sudah tidak aktif tersebut merupakan hasil data dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Itu kan data dar bawah, dari Kabupaten/Kota dan Provinsi. Jadi kalau dalam 6 bulan tidak ada respon dari Provinsi dan Kabupaten/Kota saat verfikasi ulang maka otomatis langsung dibubarkan,” tutur mantan Wakil Gubernur Bali ini.

Hal berbeda bagi koperasi yang saat ini sedang bermasalah hukum. Dirinya mengatakan bagi koperasi yang bermasalah hukum tidak akan ditutup hingga proses hukumnya selesai.

“Jadi selesaikan dulu masalah hukumnya. Kita serahkan ke proses hukum,”paparnya.

Ia pun mengaku saat ini engawasan terhadap koperasi di Indonesia sudah sangat ketat, apalagi sejak adanya Deputy Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Dulu kan tidak ada Deputy Pengawasan, sekarang sudah ada. Nah itu yang nantinya melakukan pengawasan terhadap koperasi,” pungkasnya.

Akbar

Rekomendasi Berita

Baca Juga