Bingung Tetapkan Tersangka Korupsi Buloa, Kejati Sulselbar Gandeng Lembaga Audit

96
Mantan Kepala Kejati Sulselbar Hidayatulah/SULSELSATU.com

MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi sewa lahan negara oleh negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar hingga saat ini masih tak jelas. Padahal, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, tetapi sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka.

Kejati Sulselbar tampaknya masih kebingungan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Terakhir, bahkan Kejati Sulselbar harus menggandeng lembaga audit untuk melihat kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar.

“Kami gandeng lembaga audit independen. Kita tunggu saja hasilya,” ujar Kepala Hidayatullah kepada SULSELSATU.com saat ditemui di kantor Kejati Sulselbar.

Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi. Mulai dari Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Sabri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dr Andi Hadijah Iriani, Lurah Buloa Iraman.

Bahkan Iraman sebelumnya membenarkan jika lahan tersebut disewakan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar New Port.

Selain tiga pejabat pemerintahan tersebut, kejaksaan juga telah memeriksa beberapa orang yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Mereka adalah Rusdin dan Andi Jayanti Ramli yang diduga mendapatkan uang sewa lahan tersebut senilai Rp 500 juta dari PT Pembangunan Perumahan (PP) selalu pemenang tender.

Selain pemilik lahan, kejaksaan juga memeriksa Soedirjo Aliman alisa Jen Tang yang diduga mengetahui seluk beluk lahan tersebut.

Rekomendasi Berita

Baca Juga