Wah… DPR dan Mendagri Pun Berdebat Soal Ahok

- Advertisement -

JAKARTA – Karena posisi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama, anggota Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun berdebat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim tidak “pasang badan” bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia pun mengaku siap diberhentikan dari jabatannya jika terbukti bersalah tidak memberhentikan Ahok.

Klaim itu disampaikan oleh Tjahjo menanggapi tudingan Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai ada kesengajaan Ahok tidak diberhentikan dari jabatannya meski telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Saya tidak membela Ahok. Saya membela Presiden dan siap bertanggungjawab. Diberhentikanpun saya siap,” ujar Tjahjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

- Advertisement -

Tjahjo menjelaskan, Ahok tidak diberhentikan dari jabatannya karena ada pasal alternatif dalam dakwaan, yaitu pasal 156 dan pasal 156a KUHP. Pasal itu, kata dia, menimbulkan intepretasi berbeda untuk digunakan dalam memutuskan kepala daerah bisa diberhentikan sementara atau tidak.

Pasalnya, dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 disebutkan kepala daerah harus diberhentikan sementara jika didakwa dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sementara, dalam pasal 156 disebutkan masa hukuman penjara terberat selama 4 (empat) tahun dan pasal 156a selama 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, Tjahjo menilai, DPR maupun publik harus menunggu putusan pengadilan terhadap Ahok. Ia khawatir, kesalahan akan terjadi jika Ahok didakwa kurang dari lima tahun, atau bahkan terbebas dari segala dakwaan.

“Walaupun bukan pakar, tapi saya paham subsider dan junto. Ini alternatif 4 dan 5 (tahun). Kalau misal Saya putuskan berhentikan sementara, tetapi Jaksa Penuntut Umum menuntut 4 tahun, habis Saya,” ujar Tjahjo seperti dilansir CNNIndonesia.

Tjahjo juga mengatakan telah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung pada 16 Februari lalu terkiat dengan status administrasi Ahok. Namun, dalam pertemuan itu, MA menyerahkan keputusan status Ahok kepada Kemdagri.

“Oleh karena masalah Mendagri atau fatwa termasuk beleid dan sebagainya dan karena sudah ada gugatan, maka MA tidak dapat memberikan pendapat hukum,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyebut Presiden Joko Widodo juga tidak berusaha mempertahankan Ahok dari jabatnnya. Ia mengatakan, Jokowi telah mengutusnya untuk berkonsultasi dengan DPR terkait permasalahan Ahok.

“Pak Jokowi tidak ada urusannya. Kenapa selalu sasaran tembak Pak Jokowi. Saya yang salah, dan saya membela komandan saya,” ujar Tjahjo.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, pihaknya bersama sejumlah fraksi lain di Komisi II akan tetap mengajukan hak angket terkait dengan tidak diberhentikan sementara Ahok dari jabatannya.

Hak angket tersebut, kata dia, diperlukan untuk menjelaskan duduk perkara permasalahan dan pandangan Fraksi yang mengajukan hak angket dalam kasus tersebut.

“Kami mengajukan hak angket ini dengan kesadaran. Di mana ruang tafsir ini diletakkan. Kami akan terus lanjut,” ujar Al Muzzammil di Gedung DPR, Jakarta.

Al Muzzammil, ada lima hal yang menjadi dasar pihaknya mengajukan angket terhadap status administrasi Ahok. Pertama, pengaktifan Ahok telah melanggar Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 UU 23/2014. Menurutnya, Ahok yang didakwa dengan pasal KUHP dengan minimal penjara 5 tahun sesuai dengan ketentuan UU harus diberhentikan sementara.

Kedua, perbuatan Ahok dianggap telah memecah belah NKRI sebagaimana dibacakan oleh JPU Ali Mukartono. Kutipan dakwaan Jaksa tersebut, kata Al Muzzammil, telah memenuhi maksud dari Pasal 83 Ayat 1 pada bagian terakhir, yaitu perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketiga, sebagaimana tercantum dalam pasal 83 ayat 1 UU 23/2014, Ahok harus diberhentikan sementara jika nomor register perkara telah diterbitkan pengadilan. Dalam hal itu, PN Jakarta Utara telah menerbitkan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016.

“Jadi tidak harus menunggu putusan,” ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.

Keempat, Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksana Tugas dari Plt. Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Petahana, Ahok pada masa cuti, 11 Februari 2017 pukul 15.30 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta Peraturan KPU Nomor 12/2016.

“Diketahui cuti itu tertanggal 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 Pukul 24.00. Pada saat serah terima itu tanggal 11 Februari pukul 15.30,” ujar Al Muzzammil.

Terakhir, kata Al Muzzammil, hak angket yang diajukan oleh pihaknya mendapat dukungan publik dan sejumlah pakar yang mempersoalkan pengaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI. Mereka menilai, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU.

(sulselsatu)

- Advertisement -

Populer

Kontrak Guardiola di Juventus Bocor ke Publik

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kabar tentang Pep Guardiola bakal melatih Juventus pada musim depan kian santer terdengar. Namun, pihak Manchester City membantah keras rumor itu. Kabar...

Gubernur Teken MoU Sensus Penduduk Bersama BPS dan Unhas

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan MoU bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar di Gedung Rektorat...

BNI Makassar Siapkan Rp 2 Triliun Uang Tunai Selama Idul Fitri

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Menyambut hari raya Idul Fitri, BNI Wilayah Makassar menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,050 triliun. Kepala BNI Wilayah Makassar, Faisal Arif Setiawan...

Pemprov Canangkan Normalisasi Kanal di Makassar Sepanjang 34 Km

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pertemuan antara Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dengan Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suparji membahas sejumlah persoalan di bidang pengairan di Kota...

Parenrengi Laporkan Edwar Horas ke Bawaslu Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sulsel dari Gerindra Andi Parenrengi melaporkan rekannya yang sesama Caleg Edward Wijaya Horas ke Bawaslu Sulsel. Parenrengi melalui...

Tim Penggerak PKK Sulsel Bagi-bagi Sembako Gratis di Kecamatan Mariso

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Liestiaty Fachruddin Nurdin bersama sejumlah pengurus inti PKK dan Ketua TP PKK Makassar, menyasar perkampungan di...

Buka Puasa Bersama, The Rinra Hotel Silaturahmi Bersama 150 Anak Yatim

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Manajemen Hotel The Rinra dan Mal Phinisi Point mempererat silaturahim antar sesama karyawan melalui acara buka puasa bersama. Buka puasa The...

Soal Kelanjutan Kawasan Kuliner Jalan Nusantara, Ini Kata Pj Wali Kota Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan, pembangunan proyek peninggalan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai wali kota sebelumnya harus tetap berjalan selama...

GALERI FOTO: Go-Jek dan PMI Sulsel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sulteng

SULSELSATU.com, MAKASSAR - VP East Region Go-Jek, Anandita Danaatmaja, menyerahkan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) secara...

Baca Juga

Ketua DPRD Sinjai Dampingi Bupati Terima LHP BPK

SULSELSATU.com, SINJAI - Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar mendapingi Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun...

Cara Kapolres Sinjai Beramal dan Kerja di Bulan Puasa

SULSELSATU.com, SINJAI - Club Sepeda Bayangkara Polres Sinjai yang dipimpin langsung Kapolres Sinjai, AKBP Sebpril Sesa berkeliling sambil berpatroli sembari melakukan aksi sosial dengan...

Legislator Minta Iqbal Tuntaskan Kegagalan Danny Atasi Kemacetan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar mengungkap sejumlah kegagalan yang belum mampu diatasi mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto,...

Andra and The Backbone Bakal Meriahkan Honda Sport Motoshow 2019

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Honda Sport Motoshow 2019 kembali digelar di Makassar pada 25-26 Mei 2019 nanti. Pameran yang akan berlangsung di Atrium Mal Phinisi...

Terbaru

Belum Tuntas, Ini Perkembangan Kasus Tipikor Dana Hibah Pilwalkot

SULSELSATU.com, MAKASSAR- Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel terus berupaya merampungkan penyidikan kasus korupsi dana hibah Pilwalkot. Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol...

Safari Ramadan di Malbar, Indah Putri Imbau Warga Bayar Zakat

SULSELSATU.com, MASAMBA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), mengimbau masyarakat, khususnya yang muslim, untuk membayar zakat fitrah di Bulan Suci Ramadan. Imbauan...

Sopir Angkutan di Selayar Mendadak Jalani Tes Kesehatan

SULSELSATU.com, SELAYAR - Para sopir angkutan lebaran jurusan Selayar - Makassar mendadak menjalani pemeriksaan kesehatan di Terminal Bonea Benteng Selayar, Sabtu (25/5/2019). Pemeriksaan oleh...

Soal Kelanjutan Kawasan Kuliner Jalan Nusantara, Ini Kata Pj Wali Kota Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan, pembangunan proyek peninggalan Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai wali kota sebelumnya harus tetap berjalan selama...
video

VIDEO: Kapolres Pinrang Turut Mengangkat Jenazah Warganya yang Meninggal

SULSELSATU.com, PINRANG - Kapolres Pinrang AKBP Bambang Sumaryono ikut mengangkat jenazah warga Lingkungan Padang Lolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Pinrang. Diketahui, jenazah warga yang digotong...