Ekspektasi Masyarakat Soal Kinerja Kepala Daerah, Jadi Indikator Tumbangnya Petahana

110
Direktur Eksekutif IPI, Suwadi Idris Amir/INT

MAKASSAR – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulsel beberapa tahun belakangan ini, menjadi perbincangan hangat. betapa tidak, beberapa petahana yang mencalonkan untuk periode kedua justru tumbang.

Bukti terakhir adalah pilkada Takalar yang digelar 15 Februari 2017 lalu. Sesuai hasil penetapan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Calon petahana harus rela menelan kekalahan dari penantangnya.

Sebelumnya, pada pilkada serentak 2015 silam di Sulsel, tercatat dari 11 kabupaten kota yang menggelar pilkada, 5 petahana yang ikut bertarung juga mengalami hal serupa.

Padahal sejatinya, Petahana sebagai pemegang kekuasaan seharusnya dengan mudah memenangkan pertarungan dibanding rivalnya. karena mampu mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengarahkan dukungan.

Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir menilai, fenomena tumbangnya petahana adalah dampak dari ekspekstasi masyarakat terhadap kinerja petahana yang cukup tinggi saat ini.

“Diakui atau tidak masyarakat hari ini melihat ke daerah yang lebih berkembang, masyarakat memiliki mimpi melihat daerahnya lebih maju,” kata Suwadi kepada SULSELSATU.com, Sabtu 25 Februari 2017.

Menurut Suwadi, karena ekspektasi yang cukup tinggi, banyak petahana dianggap tidak berhasil sehingga masyarakat condong memilih dan mencoba pemimpin baru.

“Petahana dianggap tidak berhasil, dan tidak ada pilihan lain, meskipun masyarakat sebenarnya belum yakin dengan program yang ditawarkan oleh pendatang baru,” tambahnya.

Disisi lain, lanjut Suwadi, isu-isu tidak sedap yang dikaitkan dengan petahana secara langsung juga akan mempengaruhi elektabilitas dan tingkat kepercayaan publik.

“Persoalan isu itu benar atau tidak, yang jelasnya itu sudah menjadi konsumsi publik, dan itu bisa mempengaruhi,” terangnya.

Belum lagi, tambah Suwadi, kebanyakan petahana menilai dirinya berhasil berdasarkan persepsi pribadi bukan persepsi publik yang tentu sangat berbeda.

“Harusnya petahana dalam melakukan program atau kerja-kerja politiknya harus didasari riset atau penelitian ilmiah, bukan karena persepsi pribadi,” pungkas Suwadi.

Akbar

Rekomendasi Berita

Baca Juga