JPPR Sulsel Sebut Penambahan Kursi DPR-RI Perlu Kajian Mendalam

42

MAKASSAR – Sejumlah Fraksi di DPR-RI mendorong agar Pansus RUU Pemilu membahas soal penambahan jumlah anggota DPR periode 2019-2024. Hal tersebut dinilai masuk akal, sebab peningkatan jumlah penduduk, serta adanya penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang berdampak pada penambahan jumlah Daerah Pemilihan (dapil).

Namun, Racana penambahan jumlah kursi anggota DPR-RI menjadi perdebatan diberbagai kalangan, tak terkecuali Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulsel.

Aktivis JPPR, Suherman Kasim mengatakan, opsi penambahan jumlah kursi di DPR perlu kajian mendalam, sebab menurutnya selama ini harga kursi di satu dapil dengan dapil lainya tidak proporsional.

“Hendaknya pemerintah dan DPR melakukan kajian intensif terkait penambahan jumlah kursi legislatif dan keterwakilannya di setiap daerah pemilihan (dapil). Sebab selama ini, harga kursi di satu dapil dengan dapil lainnya tidak proporsional. misalnya di kepulauan Riau satu kursi mewakili 600.000 jiwa, dan daerah lain setengah dari suara itu. Penambahan jumlah anggota DPR mesti rasional dan proporsional,” kata Suherman, Senin 27 Februari 2017.

Menurut Herman sapaan Suherman Kasim, JPPR terus mengamati dinamika pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dan telah memberikan masukan.

Disisi lain, ungkap Herman, sejumlah pihak berpandangan, 560 kursi untik anggota DPR cukup ideal, sehingga Penambahan jumlah kursi DPR tidak perlu dilakukan.

“Sebagai misal, setelah Papua Barat dimekarkan dari Papua, sebagian jatah kursi untuk Papua dialihkan ke Papua Barat. Ini salah satu opsi, untuk DOB, sepertu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kursi DPR untuk Kaltara tinggal mengambil sejumlah kursi dari daerah induknya, Kalimantan Timur (Kaltim),” ungkapnya.

Akbar

Rekomendasi Berita

Baca Juga