Beredar Undangan Pelantikan Kajari Makassar di Rujab Wali Kota, Kok Bisa?

215
Undangan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kajari Makassar yang dibuat oleh Setda Pemkot Makassar menjadi sorotan bagi penggerak anti korupsi/IST

MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Dedy Suwardi Surachman resmi meletakkan jabatannya. Hanya saja, sebelum secara resmi meletakkan jabatannya, ada hal yang tak mengenakkan dan menjadi sorotan warga Makassar serta penggiat anti korupsi tentang beredanya undangan pelantikan dan serah terima jabatan yang dibuat oleh Pemkot Makassar yang akan digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Dalam undangan tersebut pun dengan jelas acara yang akan digelar. Bahkan undangan tersebut pun ditandatangani oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Padahal, berdasarkan aturan pelantikan dan serah terima jabatan hanya boleh dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.

Kecaman pun muncul, salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Pasalnya, dengan adanya undangan itu, penggiat anti korupsi menilai adanya main mata dalam penegakkan hukum, khususnya kasus korupsi antara Kejari Makassar dan Pemkot Makassar.

“Kejari Makassar sebagai lembaga penegak hukum yang dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, maka tentunya harus menjaga kewibawaan dan integritas, baik secara institusi maupun secara personal para pejabatnya.

Dengan adanya fasilitas penyelenggaraan kegiatan seremonial Pelantikan dan Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar oleh Walikota Makassar di gedung Baruga Anging Mamiri, maka hal ini tentu telah menjatuhkan kewibaan dan integritas institusi tersebut,” papar Direktur LBH Makassar Haswandy Andi Mas melalui rilis resmi yang diterima SULSELSATU.com.

Ia menilai acara tersebut sangat berpotensi melahirkan konflik kepentingan bagi Pejabat Kepala Kejaksaan beserta bahahannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah kota Makassar.

“Terlebih lagi dalam proses hukum (penyelidikan dan penyidikan) beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Makassar yang sementara berjalan.

Apalagi dalam Undangan yang tersebar terlihat jelas menggunakan Kop Surat Walikota Makassar dan ditandatangani oleh Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto. Sehingga menimbulkan kesan “Ada udang dibalik batu”,” geramnya.

Modus fasilitasi semacam ini, kata dia, telah diidentifikasi sebagai pola-pola pendekatan yang sering dimainkan oleh para Mafia Hukum. Hal ini bahkan pernah dirilis dalam buku mafia hukum yang diterbitkan oleh Satgas Anti Mafia Hukum yang pernah dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Seharusnya jika hanya untuk menjaga sinergitas, Kegiatan Pelantikan dan Serah terima Jabatan tersebut cukup dilaksanakan sendiri oleh internal Kejaksaan dan pihak Walikota Makassar sekadar peserta Undangan,” tegasnya.

Untuk itu, imbuhnya, LBH Makassar menyatakan sikap dengan menyampaikan protes keras kepada Wali Kota Makassar yang menfasilitasi kegiatan seremonial tersebut.

“Mendesak kepada Kejari Makassar untuk menolak fasilitas tersebut dan membantalkan kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut cukup dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan sendiri, Gedung Kejaksaan Tinggi ataupun di gedung Kejaksaan Negeri Makassar,”pungkasnya

Ari Maryadi

Rekomendasi Berita

Baca Juga