Pemkot Fasilitasi Pelantikan, Kopel Indonesia : Independensi Kejaksaan Dipertanyakan

76
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia/INT

MAKASSAR – Keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar yang melantik dan serah terima Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dari Dedy Suwardi Surachman ke Dicky Rachmat Rahardjo yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan sorotan dan kecaman dari sejumlah penggiat anti korupsi di Makassar.

Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman Kajang mengatakan pelantikan Kajari di Rujab Wali Kota Makassar membuat independensi Korps Adhyaksa dipertanyakan.

“Aneh dan sesuatu yang janggal, lembaga Yudikatif sebagai instansi vertikal difasilitasi oleh pemerintah Kota Makassar untuk seremoni pelantikan, plus yang mengundang adalah Wali Kota Makassar,” sebutnya dalam rilis resmi yang diterima SULSELSATU.com, Rabu 1 Maret 2017.

Jika menilik undangan tersebut, maka anggaran untuk pelantikan pun sudah pasti dari kas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Menurut Herman, dalam siaran persnya, hal ini tidak dibenarkan.

Pemkot Fasilitasi Pelantikan, Kopel Indonesia : Independensi Kejaksaan Dipertanyakan 1

“Kejaksaan adalah instansi Vertikal bukan SKPD Pemerintah Kota Makassar, maka anggaran yang melekat pada SKPD Kota Makassar tidak boleh digunakan untuk kejaksaan, kecuali Pemerintah Kota Makassar memberikan hibah melalui Sekretariat Daerah. Apakah dalam hal ini kejaksaan mendapatkan hibah dari pemerintah kota? Hampir pasti dalam kasus ini bukan merupakan hibah karena skim hibah harus ada perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah, baik berupa barang maupun kas tunai,” papar Herman.

Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah kejaksaan mengemis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sebagai pemerintah kota, Wali Kota Makassar pasti akan menfasilitasi semua warganya.

Hanya saja Wali Kota Makassar tidak mempertimbangkan dampaknya, termasuk kasus-kasus yang ditangani kejaksaan yang melibatkan Pemerintah kota Makassar.
Dalam kasus ini, Kejaksaan telah kehilangan independensi dan lebih jauh lagi publik akan semakin tidak percaya pada penegakan hukum.

“Bukan tidak mungkin akan terjadi kolusi berupa deal-deal dalam upaya kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, semoga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari,” tegasnya.

Untuk memperjelas upaya fasilitasi instansi vertikal ini, KOPEL meminta kepada DPRD Kota Makassar agar Wali Kota Makassar dipanggil untuk memberi keterangan di hadapan anggota DPRD untuk kasus ini.

“Ini penting karena akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Makassar dalam kaitannya dengan koordinasi antar instansi, khususnya kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di Kota Makassar,”pungkasnya.

Pemkot Fasilitasi Pelantikan, Kopel Indonesia : Independensi Kejaksaan Dipertanyakan 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga