Sejumlah Nama Besar Terseret Kasus e-KTP, Siapa Saja Mereka?

14
Korupsi e-KTP, e-KTP, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Febri Diansyah, LPKP, Nazaruddin, PN Jakarta Pusat, Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Inilah.com)

SULSELSATU.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah mengantongi sejumlah nama pejabat dan nama besar yang diduga terlibat dalam skandal mega korupsi e-KTP. Nama-nama besar yang terlibat itu nantinya baru akan dibuka dalam sidang perdana kasus tersebut pada 9 Maret besok.

Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan guncangan politik besar yang akan terjadi menyertai kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi?

Dikutip dari Inilah.com, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu, dicurigai kuat melibatkan nama-nama besar. Negara diduga menderita kerugian Rp 2 triliun akibat korupsi pengadaan e-KTP dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Dalam kurun tiga tahun ini KPK telah memeriksa 283 saksi. Luar biasa, sebab mereka terdiri dari politisi, pengusaha, hingga pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Mantan anggota DPR RI Muhamad Nazaruddin, yang jadi whistleblower kasus ini, pernah menyebut sejumlah nama yang terlibat.

Bagi KPK, penyebutan ”nama-nama besar” yang terlibat perkara itu berarti juga akan membuka kembali penyelidikan yang baru.

KPK menyebut ada 24 ribu lembar berkas perkara dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012. Dari 24 ribu lembar berkas perkara dua tersangka Sugiharto dan Irman, Tim JPU KPK memadatkannya menjadi 121 halaman menjadi sebuah dakwaan.

Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Jumat (3/3/2017) di Kompleks Istana Presiden, bahwa berkas-berkas itu segera dibawa ke muka pengadilan. Agus berharap tak ada guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Bisakah?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemudian menambahkan bahwa nama yang akan disebutkan adalah ‘nama besar’. “Jadi ketika disampaikan ada nama besar, nanti sama-sama kita lihat di dakwaan, siapa nama besar tersebut,” kata Febri Diansyah. KPK menjanjikan akan ada nama besar terseret kasus e-KTP. Janji tersebut bercerita tentang kasus korupsi e-KTP yang telah memasuki babak final.

Kasus tersebut menyeret atasan-bawahan di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mantan Direktur Jenderal Dukcapil Irman dan anak buahnya Sugiharto, yang sudah ditahan KPK.

Kasus e-KTP memasuki babak baru setelah sempat jalan di tempat. Korupsi e-KTP berasal dari dugaan penyelewangan yang menyebabkan kerugian negara dari proyek pengadaan yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 2011-2012 dengan total biaya Rp 5,9 triliun.

Masalah kronis pengadaan pertama kali diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah. Ditjen Dukcapil sebagai Pemegang Kuasa Anggaran dianggap oleh LPKP melakukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan yang tercantum di Perpres.

Kemudian, pengadaan e-KTP dihantam dugaan ‘persekongkolan usaha’. Perusahaan pemenang tender yaitu Konsorsium PNRI dianggap melakukan persekongkolan untuk memenangkan proyek. Keputusan KPPU memaksa terlapor PNRI dan Astragraphia membayar kerugian ke negara sebanyak Rp 24 miliar.

Namun pemenang tender ‘diselamatkan’ oleh kemenangan mereka di PN Jakarta Pusat. Keputusan PN Jakpus membatalkan putusan KPPU. Barulah kasus ini KPK mengendus dugaan praktik korupsi dalam pengadaan e-KTP itu pada Maret 2014. Skandal korupsi politik secara berjamaah ini sudah menjadi konsumsi publik.

Pada keterangannya 8 Februari 2017, KPK mengeluarkan pernyataan yang membawa penyidikan telah mencapai langkah maju. Sekali lagi, KPK telah memegang bukti aliran dana ke beberapa anggota parlemen.

Genderang membongkar e-KTP pun semakin kencang terdengar. Pada bulan Januari, KPK telah berhasil mengumpulkan Rp 247 miliar yang didapat dari perorangan dan korporasi. Selama 2016, KPK mengungkapkan bahwa sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh korporasi dan 30 miliar oleh 13 orang yang merupakan anggota DPR.

Publik ingin kerja keras KPK atas skandal korupsi e-KTP itu bisa terjawab di persidangan perdana pada 9 Maret 2017 ini. Perang urat-syaraf antara KPK dan para pihak yang terlibat skandal itu, sudah menguat. Apapun yang terjadi, hukum berkeadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.

Rekomendasi Berita

Baca Juga