Korupsi e-KTP Diduga Banyak Libatkan Pejabat Negara, KPK Minta Dukungan Masyarakat

11
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarief/INILAHCOM

SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diduga kuat melibatkan sejumlah nama besar dan anggota DPR RI serta dari unsur swasta.

Keterlibatan sejumlah nama-nama itu akan dibuka KPK dalam persidangan kasus yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2017.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief berharap dukungan dari masyarakat dan pemerintah agar penuntasan kasus ini hingga ke akar.

“KPK berharap kasus ini berjalan lancar dan mohon pada masyarakat serta pemerintah untuk mendukung proses penegakan hukum e-KTP ini sampai tuntas,” kata Laode yang dikutip dari INILAHCOM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Terkait nama-nama besar yang masuk kedalam dakwaan proyek e-KTP ini, Laode belum mau merincikan lebih detail. Dia meminta agar masyarakat bersabar menunggu jalannya persidangan.

“Tunggu saja hari kamis,” tukasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menyampaikan bahwa ada nama besar yang diduga terlibat dalam skandal proyek korupsi e-KTP ini.

Agus pun berharap terkait dengan adanya nama-nama besar didalam dakwaan kasus mega korupsi proyek e-KTP tersebut tidak menimbulkan guncangan politik.

“Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar karena namanya yang disebutkan banyak sekali,” kata Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Korupsi e-KTP Diduga Banyak Libatkan Pejabat Negara, KPK Minta Dukungan Masyarakat 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga