Sidang Korupsi e-KTP tak Disiarkan Televisi, Pengunjung PN Tipikor Jakpus Membludak

9
Suasana Ruang Sidang PN Tipikor Jakarta Pusat yang dipadati pengunjung karena ingin melihat langsung sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP/INILAHCOM

SULSELSATU.com, JAKARTA – Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tanpa disiarkan langsung media televisi, ternyata membuat masyarakat penasaran. Akibatnya, pengunjung yang ingin melihat jalannya sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut membludak.

Sidang yang dipimpin langsung Majelis Hakim Ketua Jhon Halasan Butar Butar dengan empat anggota hakim yang akan membantu proses persidangan.

“Sidang terbuka untuk umum,” kata Jhon membuka sidang dengan mengetuk palu.

Pantauan dilapangan, ruang sidang yang berada di lantai dasar ruang Kusuma Atmadja I sudah dipenuhi pengunjung dan awak media. Bahkan pengunjung sidang membludak. Banyak pengunjung sidang yang tidak mendapat tempat duduk. Meski banyak mendapat perhatian pihak masyarakat, sidang ini tidak boleh disiarkan langsung atau live oleh televisi.

Sidang Korupsi e-KTP tak Disiarkan Televisi, Pengunjung PN Tipikor Jakpus Membludak 1

Sebelumnya, Humas PN Jakpus, Jamaludin Samosir mengatakan, pihaknya telah menetapkan persidangan ini tidak dapat disiarkan secara langsung oleh media televisi. Penetapan ini, katanya berdasar kajian pihaknya terhadap sejumlah persidangan yang mengundang perhatian masyarakat. Menurutnya, persidangan yang disiarkan secara langsung berdampak negatif bagi masyarakat.

“Itu sudah ada kajian-kajiannya itu. Sudah dibikin penetapannya. Itu kita pikir kurang bagus di mata masyarakat. Banyak berpendapat banyak ini itu,” ujar dia yang dikutip dari INILAHCOM.

Menurutnya, penetapan ini merupakan penetapan Pengadilan. Namun, Majelis Hakim berhak untuk menentukan hal lain.

“Ya memang tetap atas izin majelis atau tidak tapi dari penetapan pengadilan negeri memang sudah tidak bisa lagi live (siaran langsung), tapi itu juga kewenangan majelis nantinya,” papar dia.

Diberitakan sebelumnya, beredar bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak. Di antaranya adalah sebagian besar anggota DPR Komisi II, Setya Novanto, Gamawan Fauzi, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo. Bahkan juga ikut melibatkan partai politik.

Rekomendasi Berita

Baca Juga