Gubernur Syahrul Minta Aparat Desa Bersikap Profesional

11
Seminar Nasional di ruang pola kantor gubernur, Jl. Urip Sumiharjo, Makassar. Kamis (9/3/2017) yang digelar oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel)/Habib Rahdar SULSELSATU.com

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pasca diberikannya otonomi oleh pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta kepada seluruh aparat Desa se-Sulsel untuk bisa bersikap profesional dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat Seminar Nasional di ruang pola kantor gubernur, Jl. Urip Sumiharjo, Makassar. Kamis (9/3/2017) antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kegiatan yang mengusung tema Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan BUMDes yang akuntabel adalah upaya nyata untuk menciptakan tata kelolahan keuangan Desa yang taransparan dan akuntabel sebagai cerminan dari pemeritahan yang baik di sulsel.

“Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah banyak membawa implikasi pada tata kelola pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa.” ucap syahrul dalam sambutannya.

Gubernur Syahrul Minta Aparat Desa Bersikap Profesional 1

Selanjutnya, kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun ini pengalokasian dana untuk 2.253 Desa rata-rata terjadi peningkatan dua kali lipat, misalnya pada tahun 2015 sebanyak Rp635 Milyar, kemudian di tahun 2016 menjadi 1.425 Triliyun, dan pada tahun ini mencapai 1.821 triliun. Hal ini menuntut kapasitas pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa.

“Dengan dana sebesar itu, pemerintah perlu mempersiapkan aparat desa yang berintegritas dan mampu mengelola dana Desa secara profesional dan berkualitas,”tegas mantan Bupati Gowa ini.

Berdasarkan Peranturan Meteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pengelola keuangan Desa terdiri dari : Kepala Desa, dan Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari : sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan setidaknya dua kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan.

“Untuk itu, minimal 5 perangkat Desa yang harus dibekali ilmu dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan Desa, jika jumlah desa di sulsel sebanyak 2.253 maka dikalikan 5 sehingga ada 13.480 aparat Desa yang harus diberikan pendidikan dan pelatihan. Ini tugas dan tantangan yang tidak ringan.” Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.

Selain aspek pengelolaan keuangan Desa yang dituntut profesional, saat ini pemerimtah juga menekankan pentingnya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap Desa.

“Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan hingga 2017 ini, kita telah memiliki 660 BUMdes dengan Omzet 13,27 Triliun. tahun ini ditargetkan akan difasilitasi pembentukan 1.930 BUMDes, atau tiga kali lipat dari yang ada saat ini.” syahrul.

Habib Rahdar

Gubernur Syahrul Minta Aparat Desa Bersikap Profesional 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga