Sekjend Demokrat Hadir di Sidang Korupsi e-KTP, Ada Apa?

4
Sekjend Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan/INT

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, hari ini Kamis (9/3/2017) menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (e-KTP). Pada sidang kali ini, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Hinca mengakui kedatangaaanya juga untuk melihat langsung persidangan kasus yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliuan.

“Nanti sih, saya lihat persidangan (e-KTP),” kata Hinca di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dikutip dari INILAHCOM.

Dalam kesempatan ini Hinca juga menyebut, kedatangannya adalah untuk mengajukan keberatan lantaran persidangan perkara e-KTP tidak boleh disiarkan secara langsung melalui media televisi. Dia mempertanyakan alasan sidang tersebut tidak boleh disiarkan secara langsung.

“Kasus ini ini ditunggu publik. Kok tiba-tiba engga dibuka. Ada apa coba. Saya hanya bilang agar masyarakat di Papua dimanapun bisa melihat sidang langsung. Saya hanya menyampaikan sebaiknya sidang terbuka,” kata Hinca.

Diketahui sebelumnya beredar bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak. Diantaranya adalah sebagian besar anggota DPR Komisi II, Setya Novanto, Gamawan Fauzi, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo. Bahkan juga ikut melibatkan partai politik.

Sebelumnya Humas PN Jakpus Jamaludin Samosir mengatakan, pihaknya telah menetapkan persidangan ini tidak dapat disiarkan secara langsung oleh media televisi. Penetapan ini, katanya berdasar kajian pihaknya terhadap sejumlah persidangan yang mengundang perhatian masyarakat. Menurutnya, persidangan yang disiarkan secara langsung berdampak negatif bagi masyarakat.

“Itu sudah ada kajian-kajiannya itu. Sudah dibikin penetapannya. Itu kita pikir kurang bagus di mata masyarakat. Banyak berpendapat banyak ini itu,” ujar dia.

Menurutnya, penetapan ini merupakan penetapan Pengadilan. Namun, Majelis Hakim berhak untuk menentukan hal lain.

“Ya memang tetap atas ijin majelis atau tidak tapi dari penetapan pengadilan negeri memang sudah tidak bisa lagi live (siaran langsung), tapi itu juga kewenangan majelis nantinya,” papar dia.

Rekomendasi Berita

Baca Juga