Sidang Perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK Sebut Nama Setnov

15
Suasana Ruang Sidang PN Tipikor Jakarta Pusat yang dipadati pengunjung karena ingin melihat langsung sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP/INILAHCOM

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang menyeret nama Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) di gelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Dalam agenda sidang perdana kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membacakan surat dakwaan dua terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) untuk dua terdakwa, Kamis (9/3/2017).

Dalam pembacaan dakwaan tersebut JPU KPK sempat menyebut nama Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Jaksa KPK menyebut Irman dan Sugiharto didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di antaranya Setya Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR. Namun dalam kasus itu, Novanto masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Sidang Perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK Sebut Nama Setnov 1

Kemudian, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang di Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhie Wijaya selaku ketua konsorsium percetakan negara Republik Indonesia (PNRI), Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan.

“Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011, yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,” kata jaksa KPK yang dikutip dari INILAHCOM.

Perbuatan mereka disebut jaksa KPK terkait dengan proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP di Kemendagri. Proyek itu menggunakan tahun anggaran 2011-2013.

“Yaitu para terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa paket pengadaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2013, telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu,” ujar jaksa KPK.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa itu didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama. Selain itu, jaksa KPK juga mendakwa keduanya dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua.

Sidang Perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK Sebut Nama Setnov 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga