Bom Waktu Korupsi e-KTP

12
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto - (Foto: Agus Priatna/INILAHCOM)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Korupsi Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis online (e-KTP) benar-benar menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, sejumlah nama pejabat dan politisi ikut terseret arus mega korupsi tersebut. Hal tersebut, terlihat saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nama-nama pejabat dan politisi. Apa implikasi politiknya?

Puluhan nama pejabat publik, mantan pejabat publik serta pengusaha muncul dalam dakwaan atas dua terdakwa yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri ini dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017). Seperti pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo, nama-nama yang disebutkan dalam sidang perdana menyangkut sejumlah elit politik yang diharapkan tidak menguncang kondisi politik nasional.

Kendati, perlu digarisbawahi, nama-nama yang muncul dalam dakwaan tersebut belum tentu terbukti menerima aliran dana korupsi E-KTP. Masih ada proses hukum yang panjang untuk membuktikan keterlibatan mereka. Toh, saat ini KPK juga baru menetapkan dua nama menjadi tersangka dan kini telah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bila dirunut dari sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan tersebut, terdapat sejumlah nama yang menduduki posisi penting saat ini, baik di jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Seperti nama Setya Novanto disebut diduga menerima uang sebesar Rp574,2 miliar. Setya kini menduduki posisi penting di dua jabatan sekaligus. Ia menjadi Ketua Umum Partai Golkar serta sejak akhir tahun lalu, ia juga kembali didapuk menjadi Ketua DPR.

Posisi strategis yang dipikul Setya Novanto baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI jelas akan memberi dampak politik dari penyebutan namanya dalam kasus korupsi E-KTP ini. Setidaknya, dalam acara di internal Partai Golkar pada Kamis (9/3/2017) dalam rapat koordinasi teknis (Rakornis) ia memastikan tidak menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan jaksa KPK.

Dalam kesempatan tersebut Novanto juga memastikan soliditas di internal Partai Golkar. Ia memastikan Partai Golkar tidak terlibat dan menerima uang terkait kasus proyek E-KTP. “Enggak ada perpecahan tapi perlu saya jelaskan pada kader daerah bahwa Golkar tidak pernah terima uang E-KTP. Saya ingatkan semua tetap solid, tetap kuat,” tegas Novanto.

Soliditas internal Partai Golkar memang diuji dalam kasus E-KTP ini. Penyebutan nama Ketua Umum Partai Golkar jelas akan mengganggu psikologis kader partai berlambang beringin tersebut setelah sebelumnya melalui konflik internal. Kendati tidak bisa dimungkiri, kasus E-KTP yang menyeret nama Setya Novanto tentu akan menjadi bola liar di internal Partai Golkar. Dinamika di internal Partai Golkar akan berjalan dinamis.

Selain posisi Novanto, posisi politisi yang kini menjadi pejabat publik eksekutif di daerah seperti mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah juga akan menimbulkan dinamika politik khususnya di provinsi Jawa Tengah. Begitu juga yang menimpa mantan Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

Kasus E-KTP ini dapat dipastikan menjadi bahan baku dalam dinamika politik baik di internal partai politik maupun di daerah-daerah yang nama kepala daerahnya dikaitkan dengan kasus korupsi E-KTP.

Selain memberi dampak politik yang tidak sederhana, kasus ini juga harus mendapat atensi KPK terkait dampak politik yang kemungkinan menimpa lembaga antirasuah ini. Memastikan soliditas di internal KPK dengan selalu berpegang pada kode etik dam memastikan kerja KPK tetap on the track dan jauh dari upaya politisasi hukum atas kasus yang tengah ditangani.

Rekomendasi Berita

Baca Juga