Korupsi e-KTP, Menguji Ketangguhan KPK

9
Korupsi e-KTP, e-KTP, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Febri Diansyah, LPKP, Nazaruddin, PN Jakarta Pusat, Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Inilah.com)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik benar-benar menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, sejumlah nama besar di Indonesia disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sekira Rp 2 triliun itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diuji untuk membongkar dan mengungkapkan siapa saja yang menjadi aktor dalam kasus korupsi tersebut. KPK diharapkan mampu membuktikan aliran dana dan keterlibatan pejabat dan politisi DPR akan menjadi penentu, apakah kasus korupsi e-KTP akan menambah daftar panjang pihak yang akan terjerat hukum.

Dalam dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis pekan lalu banyak nama politisi DPR dan pejabat negara yang disebut dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Artinya, hanya Rp 2,6 triliun saja yang dipakai untuk pembiayaan proyek ini. Sisanya, ya, dibagi-bagi ke pejabat Kementerian Dalam Negeri, sejumlah anggota DPR, dan pihak swasta.

Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, KPK harus segera menetapkan tersangka-tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Ini penting, untuk menghindari tuduhan KPK ditunggangi kekuatan politik.

Korupsi e-KTP, Menguji Ketangguhan KPK 1

Fickar meyakini dalam penyidikan KPK, setidaknya minimal dua alat bukti telah dikantungi untuk menuliskan keterlibatan seseorang. Bukti tersebut cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Apalagi, jika bukti dalam persidangan menguatkan dakwaan itu. Dalam dakwaan, ada beberapa nama anggota DPR yang beberapa kali namanya disangkutkan dalam kasus korupsi. Namun, beberapa kali lolos.

Fickar mengatakan, jangan sampai dalam kasus e-KTP ini, mereka yang disebutkan menerima uang tersebut bisa lolos dari jeratan. Menurut Fickar, salah satu bentuk dimulainya lagi upaya pelemahan KPK yakni dengan melakukan sosialisasi perubahan Undang-Undang KPK.

KPK harus membuktikan kinerja yang optimal dalam membasmi korupsi ini, sebagaimana keinginan Presiden Jokowi. Dan, biarlah pengadilan yang membuktikan apakah nama-nama pejabat dan anggota DPR yang sudah disebut terlibat skandal, benar melakukan perannya sebagaimana disebut dalam dakwaan jaksa KPK.

Selain itu, sepatutnya Presiden Jokowi memberhentikan sementara para pejabat dan gubernur aktif maupun pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan yang disebutkan dalam dakwaan. Tujuannya jelas: supaya penuntasan kasus yang sedang ditangani KPK bisa berjalan efektif dan lancar. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus tegas segera menonaktifkan bawahannya jika ingin kasus ini terungkap tuntas. Jika tidak, akan banyak bantahan yang kemudian akan menghambat proses pengungkapan.

Aktivis Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar dalam aksinya meminta agar pejabat negara yang disebut menerima fee dan terlibat korupsi proyek e-KTP segera dinonaktifkan. Permintaan itu, terutama ditujukan kepada pihak yang punya jabatan penting seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR Setya Novanto.

Publik menilai kepercayaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah sudah merosot tajam. Bahkan, sebelum kasus e-KTP mencuat, kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR sudah menurun. Apalagi, dengan banyaknya nama anggota DPR dan pejabat yang disebutkan dalam dakwaan oleh jaksa KPK.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi harus menanggapinya dengan tegas. Siapa pun yang diduga terlibat harus dinonaktifkan segera. Presiden Jokowi harus berani menonaktifkan pejabat publik yang diduga terlibat korupsi e-KTP. Hanya dengan cara ini, kepercayaan pada Presiden untuk membasmi korupsi, akan menguat dan kredibilitas istana bisa terjaga.

Korupsi e-KTP, Menguji Ketangguhan KPK 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga