Luthfie Natsir : 700 Ribu Warga Sulsel Belum Miliki e-KTP

12
Kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir. (Sulselsatu/Habib Rahdar)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elekronik (e-KTP) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak pada perekaman dan blangko e-KTP di daerah.

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulsel, Luthfie Natsir, menyebutkan saat ini setidaknya ada sekitar 600 sampai 700 ribu warga Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum memiliki e-KTP.

Hal tersebut terjadi sekitar bulan September 2016 lalu, karena keterlambatan pusat dalam menemukan perusahaan yang tepat, siap dan memenuhi syarat untuk menyiapkan e-KTP.

“Ada 27 juta keping e-KTP yang harus dicetak untuk seluruh Indonesia dan ini membutuhkan orang yang ahli untuk itu karena sifatnya spesifik unik dan tunggal. Karena dalam e-KTP ada chip yang menyimpan sidik jari dan retina mata,” kata Luthfie saat ditemui SULSELSATU.com di kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (14/3/2017).

Mantan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sulsel ini menyampaikan proses perekaman data kependudukan sementara berlangsung di 24 Kabupaten/Kota. Dari data perekaman tersebut yang telah diterima tercatat ada sekira 9.300.000 jiwa yang ada di Sulsel dan yang wajib memiliki KTP sekira 6.000.000 jiwa.

Luthfie mengimbau kepada masyarakat Sulsel khususnya bagi mereka yang belum mengantongi e-KTP, untuk tidak resah dengan kejadian ini. Sebab hal tersebut bukan merupakan masalah yang serius.

“Warga yang belum mendapat e-KTP, tak usah resah karena bisa menggunakan suket (surat keterangan) untuk sementara. Surat ini fungsinya sama saja dengan e-KTP. Datanya tetap terekam sebagai warga negara, kalau mau urus-urus di Bank juga boleh menggunakan suket, mau memilih pada pilkada juga boleh menggunakan suket,”paparnya.

Hanya saja kata Luthfie, suket ini mesti diperpanjang setiap 6 bulan, akan tetapi hal tersebut bukan masalah prinsipil. “Harus kita upayakan adalah proses perekaman data kependudukan yang terus berlanjut,”pungkasnya

Habib Rahdar

Rekomendasi Berita

Baca Juga