Sidang Korupsi e-KTP Akan Hadirkan Gubernur BI, Jaksa KPK : Keterangan Agus Sangat Penting

17
Tim JPU KPK Irene Putri/INILAHCOM

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sidang kedua kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) telah digelar dengan menghadirkan mantan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai saksi.

Untuk sidang berikutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri mengatakan, keterangan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo sangat penting untuk pembuktian kasus korupsi e-KTP.

Sehingga, kata dia, keterangan Agus harus dikejar untuk melengkapi jalan cerita korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp2,3 triliun. Sedianya Agus akan dimintai keterangan sebagai mantan Menteri Keuangan. Sebab, pada saat proyek ini berlangsung Agung jadi Menkeu.

“(Keterangan Agus) Penting. Keterkaitan Agus (Martowardjojo) dalam (proses) penganggaran itu PHLN (pinjaman hibah luar negeri), yang kemudian menjadi APBN murni,” kata Irene di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat seperti yang dikutip dari INILAHCOM, Kamis (16/3/2017).

Sidang Korupsi e-KTP Akan Hadirkan Gubernur BI, Jaksa KPK : Keterangan Agus Sangat Penting 1

Selain soal perubahan dana anggaran dari hibah ke APBN juga dikonfirmasi terkait persetujuan proyek e-KTP jadi multiyears. Namun Irene tak merinci kaitan Agus dalam kasus ini.

“Kemudian perubahan tahun anggaran dari yang hanya 2011-2012 menjadi sampai 2013. Banyaklah nanti,” ujar dia.

Agus diketahui mangkir alias tak penuhi panggilan Jaksa KPK. Sedianya ia akan dimintai keterangan sebagai saksi soal kasus korupsi e-KTP. Agus mengaku tak bisa memenuhi panggilan KPK karena menghadiri rapat dewan gubernur dan pergi ke luar negeri.

Bahkan, Agus tidak bisa dihadirkan pada pekan depan. Agus meminta dihadirkan pada pekan berikutnya. Yakni diakhir bulan ini.

“Agus sudah bilang minggu depan juga tidak bisa, karena dia konferensi sampai tanggal 21-22, jadi minggu depan masih belum bisa,” ujar dia.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelumnya menyebut mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.
Agus diduga memuluskan proyek yang berjalan pada 2011-2013. “Ada dana mengalir ke sana,” kata Nazaruddin di KPK, Selasa, 18 Oktober 2016 malam.

Nazaruddin mengatakan bahwa anggaran pengadaan proyek e-KTP multiyears tidak akan berjalan tanpa persetujuan Agus. Sebab, kata dia, persetujuan utama proyek tersebut berasal dari Menteri Keuangan yang ketika itu dijabat Agus.

Sidang Korupsi e-KTP Akan Hadirkan Gubernur BI, Jaksa KPK : Keterangan Agus Sangat Penting 2

Rekomendasi Berita

Baca Juga