Fraksi NasDem DPR RI Gelar FGD RUU Masyarakat Adat

15
Fraksi NasDem DPR RI Gelar FGD RUU Masyarakat Adat
Fraksi NasDem DPR RI Gelar FGD RUU Masyarakat Adat

SULSELSATU.com, JAKARTA — Fraksi NasDem DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “RUU Masyarakat Adat: Menghargai Kearifan Lokal” yang dilaksanakan di ruang rapat Fraksi Partai NasDem, Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

FGD tersebut selain dihadiri Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Syarif Alkadrie juga menghadirkan Pakar Hukum Adat Universitas Pancasila, Kunthi Tridewiyanthi dan Sosiolog UI, Prof. Dr Thamrin Amal Tomagola dan sebagai moderator dari Tenaga Ahli NasDem DPR RI, Muhammad Arsyad.

Muhammad Arsyad dalam keterangannya kepada SulselSatu.com, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD tersebut dilakukan untuk mencari masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang di ajukan oleh anggota DPR RI Luthfi Mutty.

“FGD ini dilaksanakan untuk mencari masukan dari berbagai pihak terkait RUU Masyarakat Adat. Harapan kami FGD ini dapat menghasilkan rumusan ide, gagasan terkait penyusunan RUU tersebut,” kata Muhammad Arsyad yang mantan ketua umum Garda Tipikor Unhas ini.

Sementara itu Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie dalam pembukaan FGD tersebut menyampaikan pentingnya RUU ini diselesaikan secepatnya guna menjawab keinginan masyarakat adat yang membutuhkan perlindungan dari Negara. “Penyusunan RUU Masyarakat Adat ini mendesak dilakukan karena masyarakat adat kita membutuhkan perlindungan terhadap apa yang di sebut nilai kearifan lokal. Sebagai bangsa yang besar dari berbagai latar belakang berbeda, penting segera RUU Masyarakat Adat ini dituntaskan,” kata Syarif Alkadrie.

Perlu diinformasikan saat ini Tim Penyusun yang dibentuk oleh H.M Luthfi A. Mutty terdiri dari Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR RI dan Tenaga Ahli Sekertariat DPR RI telah masuk dalam penyusunan NA dan RUU dan ditargetkan dapat terselesaikan di bulan Mei mendatang, sehingga pada masa sidang IV tahun 2017 (18 Mei – 28 Juli 2017) dapat diharmonisasi dan disidangkan oleh Badan Legislatif DPR RI.

Editor : Kink Kr

Rekomendasi Berita

Baca Juga