Politik Identitas Dibalik Pilkada Jakarta

131
H.M Luthfi A. Mutty
H.M Luthfi A. Mutty

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pilkada DKI telah usai. Hasilnya adalah Anies-Sandi mendapat mandat dari rakyat Jakarta untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan.

Terdapat dua catatan penting dari pilkada ini. Pertama,  melihat prosesnya yg penuh dinamika, saya menilai, inilah pilkada paling menyedot perhatian, bukan saja oleh warga Jakarta tapi juga oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

Kedua, pilkda DKI  menghadirkan kembali politik identitas yang oleh Geertz disebut politik aliran, yang jauh lebih parah karena bernuansa SARA. Munculnya politik identitas ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan situasi dan kondisi sosial bangsa kita belakangan ini.

Jika mengacu pada gini ratio, maka tingkat ketimpangan kita saat ini 0,39. Memang ada sedikit perbaikan dibanding periode pemerintahan SBY yang menyentuh angka 0,41. Namun demikian, distribusi kekayaan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Betapa tidak. 49,3% dari 26,684 Triliun kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1% orang terkaya Indonesia. Artinya, hampir 50% kekayaan Indonesia dikendalikan oleh 1% orang Indonesia, yang kebetulan hampir seluruhnya non pribumi. Kenyataan ini sekaligus menempatkan Indonesia berada pada urutan 4 Negara di dunia dengan tingkat ketimpangan yang parah.

Berdasarkan data di atas, maka  politik identitas yg mengemuka dalam pilkada DKI, bagi saya, tidaklah mengagetkan. Kenapa? Karena secara teoritis, ketika ketimpangan merebak dan menjadi pemandangan sehari hari, maka mereka yg “kalah” akan lari berlindung di balik identitasnya.

 

Penulis : H.M Luthfi A. Mutty

Editor : Kink Kr

Politik Identitas Dibalik Pilkada Jakarta 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga