Aksi Mogok Tolak Transportasi Online, Organda Makassar Tolak Bergabung

23

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Rencana aksi mogok yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Moda Transportasi (AMMTI) Makassar untuk menolak keberadaan Transportasi online di Makassar ternyata tidak didukung oleh Dewan Pimpin Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Makassar.

Ketua Organda Makassar Zainal Abidin mengatakan berdasarkan hasil rapat di kantor DPD Organda se Mamminasata pada 24 April kemarin antara Transportasi Online dengan Transportasi Konvensional menyepakati tidak akan menggelar aksi mogok untuk mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016.

“Perusahaan angkutan kota se kota Makassar serta kordinator trayek se Mamminasata menyatakan untuk tidak ikut serta dalam aksi yang dilakukan oleh AMMTI yang dipimpin H Buranuddin pada Kamis (27/4/2017) nanti,”ujarnya.

Berdasarkan surat edaran yang disampaikan AMMTI yang diketuai oleh Burhanuddin akan menggelar aksi mogok pada Kamis (27/4/2017) nanti. Berdasarkan surat edaran terebut pihak transportasi konvensional menganggap jika pengemudi taksi online mengancam penghasilan serta keberlangsungan hidup pengemudi Taksi Konvensional, juga menganggap yang beroperasi saat ini Ilegal, dan melanggar peraturan Menteri No. 32 tahun 2016

“Oleh karena Angkutan Berbasis Aplikasi Online yang telah mengambil alih banyak penumpang kita saat ini masih beroperasi tanpa memenuhi aturan PM 32 yang telah ditetapkan pemerintah berlaku tanggal 1 April 2017 (ilegal). Dengan ini seluruh masyarakat Moda Transportasi Sulsel akan mogok massal,” isi surat edaran AMMTI tertanggal 21 Maret 2017 tersebut.

Untuk itu melalui surat edarannya Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI) yang terdiri dari APSAM Taksi Bandara, KAKMU, Asosiasi Bentor Makassar, dan APETASI akan melangsungkan mogok massal serta akan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel pada Pukul 08.00 pagi, Kamis, (27/4/2017) yang akan datang, dengan poin tuntutan untuk kiranya pemerintah provinsi menegakkan PM 32/2016.

Penulis : Habib Rahdar
Editor : Ihwan Fajar

Rekomendasi Berita

Baca Juga