Divonis 9 Tahun Penjara, Hak Politik Taufan Tiro Juga Dicabut

15

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pasca pembacaan vonis 9 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat untuk mantan anggota DPR RI Andi Taufan Tiro, hak politik Taufan Tiro langsung dicabut selama lima tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan, pencabutan untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017) yang dikutip dari INILAHCOM.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu berlaku setelah Andi Taufan Tiro selesai menjalani pidana penjara. “Setelah selesai menjalani hukuman pidana kurungan penjara,” kata Hakim Fahzal.

Atas putusan itu, Andi dan tim penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir atas vonis tersebut. “Pikir-pikir yang mulia,” kata Andi yang mengenakan kemeja putih itu.

Demikian juga jaksa KPK juga menyatakan hal yang sama. “Pikir-pikir yang mulai,” kata Jaksa KPK.

Andi tak mempermasalahkan pencabutan hak politiknya selama lima tahun. Menurut dia, dalam kehidupan tak melulu bicara soal politik. Meskipun, Andi merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut.

“Saya engga urus politik. Masalah politik bagi saya sudahlah hidup bukan politik. Masih banyak jalan untuk hidup. Engga masalah (dicabut hak politik),” kata Andi seusai persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis mantan anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Hakim menilai Politikus PAN itu terbukti bersalah dan meyakinkan menerima uang suap terkait pengalokasian dana aspirasi miliknya yang disalurkan ke dalam proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hakim menyebut Andi Taufan menerima uang senilai Rp7,4 miliar dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal Hengky Poliesar. Uang suap itu digunakan untuk jalan-jalan ke Eropa dan menunjang kegiatan politiknya.

Majelis hakim menyatakan, Andi Taufan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Ihwan Fajar

Rekomendasi Berita

Baca Juga