Hakim Putuskan Nasib Eks Anggota DPR RI Asal Bone Andi Taufan Tiro Hari Ini

18
Andi Taufan Tiro, Andi Taufan Tiro Korupsi, Anggota Komisi V DPR RI, Makassar, Sulsel, Media di Sulsel, Sulselsatu, Terkini dan Terbaru

SULSELSATU.com, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta bakal menentukan nasib mantan anggota Komisi V DPR RI asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Taufan Tiro, Rabu (26/4/2017). Majelis hakim bakal menjatuhkan vonis hukuman bagi Taufan Tiro yang merupakan terdakwa dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

Taufan dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN) itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Taufan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Andi dinilai telah menyalahgunakan kewajiban sebagai anggota DPR.

Selain itu, jaksa menilai perbuatan yang dilakukan Taufan atas motif untuk memeroleh kekayaan bagi diri sendiri. Andi juga telah menikmati hasil perbuatannya untuk kegiatan politik.

Kemudian, perbuatan Taufan dinilai merusak sistem check and balances antara legislatif dan eksekutif.

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut agar majelis hakim memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Taufan.

Menurut jaksa, Taufan terbukti menerima suap sebesar Rp 7,4 miliar. Suap tersebut terkait program aspirasi anggota Komisi V DPR untuk proyek di bawah Kementerian PUPR.

Menurut jaksa, uang Rp 7,4 miliar tersebut diberikan agar Taufan menyalurkan program aspirasinya dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Dalam surat dakwaan, Taufan disebut menerima suap secara bertahap dari dua pengusaha di Maluku dan Maluku Utara. Pertama, Andi menerima Rp 3,9 miliar dan 257.661 dollar Singapura, atau Rp 2,5 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Kemudian, Taufan menerima 101.807 dollar Singapura, atau senilai Rp 1 miliar dari Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar.

Uang tersebut diduga diberikan untuk mengarahkan agar Abdul Khoir dan Hengky menjadi pelaksana proyek tersebut.

Menurut jaksa, Taufan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Taufan sebelumnya mengaku jika tuntutan jaksa terhadapnya terlalu berat.

“Saya menyerahkan semuanya, saya tentu mengapresiasi apa yang dituntut oleh JPU. Mudah-mudahan itu yang adil buat saya,” kata Taufan, seperti dikutip dari Liputan6.com, Rabu (26/4/2017).

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga