Bertele-tele, Hakim Sidang Korupsi e-KTP Tegur Saksi Kemendagri

14
Korupsi e-KTP, e-KTP, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Febri Diansyah, LPKP, Nazaruddin, PN Jakarta Pusat, Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Inilah.com)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua majelis hakim perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Jhon Halasan Butarbutar naik pitam terhadap saksi dari unsur panitia lelang proyek tersebut.

Peristiwa itu terjadi saat hakim Jhon bertanya kepada empat orang saksi yang juga PNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni, Mahmud, Hendri Manik, Joko Kartiko Krisno, dan Toto Prasetyo. Mereka mengaku tidak mengetahui mengenai proses lelang e-KTP yang berujung pada korupsi berjamaah.

“Kalian tahu tupoksinya sebagai panitia lelang apa?” kata hakim Jhon bertanya pada empat saksi di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017) seperti yang dikutip dari INILAHCOM.

Bukan menjawab pertanyaan itu, mereka malah diam sejenak. Bahkan beberapa saksi lainnya malah tertunduk seakan menutupi ketidaktahuannya itu.

“Tidak tahu,” kata mereka menjawab apa yang ditanyakan hakim.

Mendengar jawaban itu hakim bertanya kembali. “Ini kan proyek nilainya sangat besar, masa panitia tidak mengetahui,” kata hakim menghardik.

Lagi-lagi bukan jawaban yang terlontar. Mereka kembali terdiam dan menundukkan kepalanya. “Ini kalau orang luar yang dengarnya kan lucu. Masa panitia lelang engga tahu. Sebenarnya saya tidak mau begini, tapi kan jadi lucu panitia engga tau apa-apa!” Ujar hakim kembali menghardik.

Mendengar jawaban itu, hakim pindah haluan mendalami mengenai dugaan penerimaan uang oleh panitia lelang dari Irman dan Sugiharto. Mereka pun tidak membantah pernah menerima uang dari dua terdakwa itu. Uang itu diterima usai proses lelang e-KTP berlangsung.

“Uang dikasih sebelum lebaran sebagai tanda terimakasih,” kata mereka.

“Giliran pekerjaan Anda tidak mau tau. Tapi uang main ambil aja dan engga mau tahu dari siapa atau sumber uang itu,” kata hakim sembari geleng-geleng.

Dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto, proyek e-KTP dikorupsi secara berjamaah. Bahkan saat sebelum proses penganggaran sudah terjadi bagi-bagi uang.

Uang itu mengalir ke sejumlah anggota DPR, pejabat Kemendagri, dan sejumlah konsorsium yang mengerjakan proyek e-KTP.

Editor : Ihwan Fajar

Rekomendasi Berita

Baca Juga