Larangan Cantrang Dievaluasi Presiden Jokowi, Menteri Susi Sewot

6
Susi Pujiastuti. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang penggunaan alat cantrang, setelah mendapatkan sorotan dari sejumlah nelayan yang mengeluhkan pelarangan tersebut.

Program tersebut mendapat evaluasi dari Presiden, Menteri Susi pun langsung sewot dan kesal. Kata Susi, penggunaan cantrang jelas-jelas merusak kerusakan lingkungan, terutama terumbu karang. Akibat penggunaan cantrang yang masif, sebagian besar laut di Pantai Utara Jawa (Pantura), mengalami kerusakan parah.

Akibatnya, lanjut Susi, terjadi penurunan produksi ikan laut seperti udang, rajungan, dan berbagai jenis ikan di Pantura. Semua dipicu over fishing sebagai akibat dari pengggunaan cantrang. Dalam hal ini, Susi bilang, nelayan Indonesia seharusnya bersyukur, karena pemerintah memberlakukan peralihan alat tangkap, bukan moratorium seperti yang diterapkan sejumlah negara.

“Orang lain moratorium total. Misalnya Thailand, China, Vietnam, benar-benar dilarang tangkap ikan. Kita cuma harus mengganti alat tangkap. Tujuannya jangan sampai terjadi seperti Bagan Siapi-api. Dulunya surga ikan, akibat ekspoitasi jadi mati,” kata Susi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (28/4/2017) dikutip dari INILAHCOM.

Cantrang ini yang menimbulkan konflik horizontal antar-nelayan dari zaman dahulu. Banyak nelayan yang tidak suka dengan kapal yang menggunakan cantrang. Pemakaian cantrang ini juga dilakukan oleh kapal asing yang kebanyakan tidak berizin.

Susi mengatakan, dulu Laut Aru, Arafura, Ambon, dan Maluku dikuasai kapal asing. Sekarang pemerintah membuka lebar WPP tersebut bagi nelayan Indonesia. “Kita buka lebar-lebar silakan, tetapi jangan rusak dengan alat tangkap yang merusak lingkungan,” tutur Susi.

Susi menambahkan, pemerintah juga telah memberikan tenggang waktu peralihan alat tangkap selama dua tahun kepada nelayan. Menurutnya seharusnya waktu tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Dulu awalnya kan kita sudah sepakat sama Ombudsman sama Pak Presiden (Joko Widodo). Saya maunya kasih waktu setahun. Tapi nelayan waktu itu lobinya 2 tahun. Ya sudah kita setujui sampai Juli 2017 ini. Sekarang masih lagi minta perpanjang-perpanjang terus. Kalau dikasih terus bisa-bisa sampai tiga tahun ini. Keburu habis ikan kita,” tuturnya.

Susi juga menganggap, penggunaan cantrang telah menjadi penyebab konflik antar-nelayan. “Cantrang ini yang menimbulkan konflik horizontal antar-nelayan dari zaman dahulu. Banyak nelayan yang tidak suka dengan kapal yang menggunakan cantrang. Jadi banyak yang menangkap itu bukan aparat, tetapi nelayan langsung yang melaporkan, karena mereka tidak mau cantrang masuk daerah mereka. Cantrang ini menghabiskan ikan dan merusak,” kata Susi.

Editor : Ihwan Fajar

Rekomendasi Berita

Baca Juga