Tak Dapat Ganti Rugi, Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Gugat Presiden Jokowi

9

SULSELSATU.com, SIDOARJO – Sejumlah pengusaha di Porong Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo karena tidak mendapatkan ganti rugi seperti warga lainnya yang juga menjadi korban lumpur Lapindo.

Langkah itu diambil karena keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan dana talangan ganti rugi bagi pengusaha korban lumpur Lapindo, dianggap tidak relevan.

Keputusan presiden dianggap tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Sesuai no 63/2015 yang sudah incracht menyatakan tidak ada dikotomi antara warga dengan pengusaha.

Kuasa Hukum pengusaha korban lumpur Lapindo, Mursid Mudiantoro, beranggapan jika Presiden Jokowi tidak memahami kontek keputusan MK, sebab semua orang bisa membaca keputusan MK terkait dana talangan bagi pengusaha korban lumpur ini.

“Kita perlu Presiden yang mengimplementasikan keputusan MK, kita tidak perlu Presiden untuk memahami konteks keputusan MK, sebab orang biasa saja sudah bisa baca keputusan MK,” kata Mursid kepada Jumat (28/4/2017) dikutip dari INILAHCOM.

Mursid menegaskan walau Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan tersebut, pihaknya akan terus melakukan perlawanan untuk mendapatkan hak pengusaha korban lumpur itu. “Kan ini pengusaha korban lumpur benar-benar ada hartanya dan tidak ada manipulasi apapun ,” tukasnya.

Pihaknya akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi dan ke Pengadilan Internasional. Hal itu dilakukan karena keputusan MK sudah jelas dan gamblang, yang mengatakan untuk tidak menciptakan ketidakadilan yg melanggar hak asasi manusia dalam perkara ganti rugi para pengusaha korban lumpur.

“Karena adanya pelanggaran hak asasi manusia, kami tempuh jalur hukum dengan melapor ke Pengadilan Internasional. Karena di Indonesia, putusan MK tidak ditegakkan,” papar pria yang juga Penasehat Hukum Dahlan Iskan itu.

Ditanya soal adanya asuransi yang dimiliki kliennya (pengusaha korban lumpur red), dirinya mengaku jika asuransi yang dimiliki pengusaha korban lumpur adalah asuransi kebakaran atau kecelakaan kerja dan asuransi alat kerja.

Tidak mungkin pengusaha ini mengansurasikan tanah. Jelas dilokasi Kecamatan Porong itu tidak ada gunung berapi atau termasuk daerah yang rawan bencana. Siapa yang membawa Lapindo ke Porong, ada gak campur tangan Pemerintah disana, hingga bencana semburan lumpur itu terjadi.

“Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran di Kecamatan Porong, itu siapa yang memberikan ijin. Klien kami kan tidak tahu. Maka dari itu saya minta negara hadir dalam menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Editor : Ihwan Fajar

Rekomendasi Berita

Baca Juga