Ini Anggota DPR yang Setujui Hak Angket E-KTP

6
Hak Angket Korupsi e-KTP, Korupsi e-KTP, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hak Angket DPR, Terkini dan Terbaru tentang Sulsel

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sidang Paripurna DPR menyetujui usulan hak angket kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Tercatat ada 26 anggota DPR yang setuju dan menandatangani usulan hak angket tersebut.

Kendati menuai pro kontra, mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut. Hak angket ini ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Dengan demikian, hak angket ini resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017.

Berikut nama dan daerah pemilihan (Dapil) 26 orang itu:

Fraksi PDI Perjuangan

– Masinton Pasaribu, Dapil DKI Jakarta II

– Eddy Wijaya Kusuma, Dapil Banten III

Fraksi Partai Golkar

– Nawafie Saleh, Dapil Jawa Barat V

– Adies Kadir, Dapil Jawa Timur I

– Ahmad Zacky Siradj, Dapil Jawa Barat XI

– Syaiful Bahri Ruray, Dapil Maluku Utara

– Agun Gunandjar, Dapil Jawa Barat X

– Anthon Sihombing, Dapil Sumatera Utara III

– Noor Achmad, Dapil Jawa Tengah II

– Endang Srikarti, Dapil Jawa Tengah V

– Ridwan Bae, Dapil Sulawesi Tenggara

– M.N. Purnamasidi, Dapil Jawa Timur IV

Fraksi Partai Gerindra

– Desmond Junaidi Mahesa, Dapil Banten II

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)

– Rohani Vanath, Dapil Maluku

Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN)

– Daeng Muhammad, Dapil Jawa Barat VII

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS)

– Fahri Hamzah, Dapil Nusa Tenggara Barat

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)

– Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X

Fraksi Partai Nasdem

– Taufiqulhadi, Dapil Jawa Timur IV

– Ahmad Sahroni, Dapil DKI Jakarta III

Fraksi Partai Hanura

– Dossy Iskandar Prasetyo, Dapil Jawa Timur VIII

– Dadang Rusdiana, Dapil Jawa Barat II

– Djoni Rolindrawan, Dapil Jawa Barat III

– Samsudin Siregar, Dapil Sumatera Utara III

– H.M. Farid Al Fauzi, Dapil Jawa Timur XI

– Ferry Kase, Dapil Nusa Tenggara Timur II

– Frans Agung Mula Putra, Dapil Lampung I

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti hak angket DPR itu. Menurut Syarif, permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum.

“Rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan,” ujar Syarif, seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/4/2017).

Menurut Syarif, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi e-KTP.

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” kata Syarif.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga