Mahfud MD : Pengusul Hak Angket Bisa Dipidana

11
Mahfud MD, Hak Angket Korupsi E-KTP, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi
Mahfud MD. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan, pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk menghalangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dikenakan pidana.

Hal itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam hal pengajuan hak angket, Mahfud menganggap pengusul hak angket itu bisa saja dijerat pasal tersebut. Sebelumnya diketahui, ada 26 orang anggota DPR RI yang menyetujui hak angket terhadap penyedikan kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, agak sulit untuk memungkiri bahwa inisiatif hak angket tersebut tidak ditujukan untuk mengganggu proses penyidikan yang sedang ditangani KPK saat ini.

“Apalagi ada unsur pimpinan yang dicurigai terlibat. Jadi, sebenarnya lebih tepat hak angket khusus e-KTP dengan topeng sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” kata Mahfud, sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa (2/5/2017).

Mahfud lebih lanjut menuturkan, unsur pimpinan DPR tersebut tak lain ialah Ketua DPR Setya Novanto. Setya Novanto sebagaimana diketahui dicekal ke luar negeri selama enam bulan, setelah berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik ( e-KTP).

Kejanggalan juga dilihat oleh Mahfud mengenai tema hak angket. Biasanya tema hak angket hanya satu tema, misalkan hak angket kasus Century, atau hak angket kasus BLBI.

“Ini, tiga tema sekaligus. (Kata pengusul) Kami hanya fokus ke LHP, sprindik yang bocor, plus kebetulan e-KTP. Saya curiga jangan-jangan masalah e-KTP yang menjadi fokus, apalagi ada unsur pimpinan yang dicurigai terlibat,” kata dia.

Dalam Pasal 21 UU Tipikor disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau dengan paling sedikit Rp 150 juta, dan paling banyak Rp 600 juta.

“Kapan lagi kita bisa menggunakan pasal ini untuk dimanfaatkan kepada orang-orang yang mempermasalahkan KPK dengan menyalahgunakan kewenangannya?” pungkas Mahfud.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga