Cegah Korupsi, KPK Perkuat Komitmen Pemerintahan di Sulsel

5
Cegah Korupsi, KPK Perkuat Komitmen Pemerintahan di Sulsel
Cegah Korupsi, KPK Perkuat Komitmen Pemerintahan di Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Selatan.

KPK mengkhususkan tata kelola di beberapa bidang, yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja, dan pembenahan hal-hal penting lainnya.

“KPK akan terus memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola di Sulawesi Selatan berkelanjutan dan bebas intervensi dari pihak manapun,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, (4/5/2017).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel dan 24 Walikota/Bupati se Sulsel. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Sulsel menargetkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik. Sistem ini ditargetkan
sudah ada pada 2018 dan digunakan untuk menyusun anggaran daerah tahun 2019.

Selain bidang-bidang tersebut, KPK juga memastikan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Tak kalah penting, KPK terus mendorong pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKN) dan pengendalian gratifikasi.

Selanjutnya kata Alex, setiap pemerintah daerah harus memastikan seluruh penyelenggara negara yang patuh lapor LHKPN dan telah menyerahkannya ke KPK.

“Begitu juga dengan gratifikasi, semua penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerimanya, harus melapor kepada KPK,” kata Alex.

Dalam kesempatan ini, semua komitmen tertuang dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi  Terintegrasi dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. Selain itu KPK juga melakukan identifikasi tata kelola pemerintahan provinsi dan 24 pemerintah kabupaten/kota.

Diketahui, KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan tahun lalu telah melakukan kegiatan yang sama di Sulawesi Selatan bekeja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Bedanya, kali ini KPK mengawasi langsung pelaksanaannya. KPK juga melakukan sosialisasi e-LHKPN dan pengendalian gratifikasi.

 

Penulis : Habib Rahdar

Editor : Kink Kr

Rekomendasi Berita

Baca Juga