Dianggap Mengancam Keutuhan Bangsa, Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

11
#HTI Sulsel
Ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Selatan berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (16/4/2017) usai mengikuti Tabligh Akbar di lapangan

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017). Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers itu, Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Dengan demikian, pemerintah resmi melarang kegiatan yang dilakukan oleh HTI.

Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

“Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto, seperti dilansir Kompas.com.

Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa keberadaan HTI secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI anti-Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

“Sekarang kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?” ujar Ismail.

Ismail juga mengaku bingung atas wacana pembubaran HTI.

“Kami tidak tahu apa masalahnya sehingga harus dibubarkan? HTI itu bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum,” ujar Ismail.

“Kalau mengikuti peraturan, disebutkan bahwa pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan. Ya tapi sebelum ke sana, kami harus tahu dahulu apa yang menjadi persoalan,” lanjut dia.

Ismail sekaligus mengonfirmasi bahwa HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga