Yusril Minta Pemerintah Hati-hati Soal Pembubaran HTI

19
Hizbut Tahrir Indonesia, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam mengajukan permohonan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan. Yusril berpendapat, pemerintah bisa kalah di pengadilan melawan HTI.

Yusril menyebut, pemerintah bisa saja kalah apabila kajian pembubaran ini tak dilakukan secara matang.

“Permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI,” ujar Yusril seperti dilansir Kompas.com, Senin (8/5/2017).

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas memang bisa dibubarkan jika terbukti menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah, kata Yusril, harus terlebih dahulu menempuh langkah persuasif. Langkah persuasif itu yakni dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika langkah persuasif sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, baru mengajukan permohonan ke pengadilan.

“Langkah hukum itu pun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran pembubaran bisa dikalahkan,” ujar Yusril.

Dalam sidang di pengadilan nanti, HTI pun diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar dan di depan persidangan. Vonis pengadilan negeri itu juga dapat dilakukan dengan upaya kasasi di Mahkamah Agung.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi membubarkan HTI, Senin (8/5/2017). Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga