Menteri Agama Sebut HTI Gerakan Politik

4
Hizbut Tahrir Indonesia, Wiranto, Kemal Idris, HTI Sulsel

SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin mengatakan, pemerintah melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan berupaya membubarkannya karena sudah menjadi gerakan politik. Gerakan HTI disebut ingin mengubah dasar negara.

“Organisasi apa pun ketika ingin mengubah dasar negara maka itu adalah aktivitas politik. Maka itulah kenapa menkopolhukam menyikapi hal seperti itu,” kata Lukman, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Lukman mengatakan bahwa paham radikal tak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

“Realita ke-Indonesia-an beragam sehingga paham moderasilah yang relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Dengan kata lain, maka paham yang ekstrem apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai sebuah konsensus nasional dan komitmen bersama adalah sesuatu yang tidak relevan dengan ke-Indonesia-an kita,” ujar Lukman.

Menurut Lukman, agama yang berkembang di Indonesia adalah agama dengan paham moderat. Untuk itu, Kemenag, lanjutnya, selalu mengembangkan Islam yang moderat.

“Dan paham inilah yang diwariskan para pendahulu guru dan ulama,” ungkap Lukman.

Terkait isu kelompok intoleran, Lukman mengatakan, negara bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan. Dengan demikian, jika ada perkumpulan atau organisasi yang mengembangkan diri dan mengajak masyarakat untuk mengubah dasar-dasar negara maka pemerintah akan menanggapinya dengan serius.

“Kemarin apa yang disampaikan Bapak Menkopolhukam apa pun organisasi dan perkumpulannya, kalau sudah ada upaya mengubah dasar negara maka pemerintah harus serius menyikapinya,” ungkap Lukman.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga