NH-AQM Jadi Pemateri Diskusi Terbuka Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

5
NH

SULSELSATU.com, BONE – Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-AQM) jadi pemateri diskusi terbuka ‘Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyataan’ yang digelar DPD II Golkar Bone-Hidayatullah di aula Masjid Al-Markas Al-Ma’rif Watampone, Bone, Jumat (12/5) pagi tadi.

Selain NH-AQM, tampil sebagai pemateri adalah Ketua DPD II Bone Fahsar Padjalangi dan dipandu Darwis sebagai moderator. Nurdin Halid yang tampil sebagai pemateri pertama memaparkan landasan filosofi ekonomi berbasis kerakyatan berasal dari semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu, lanjutnya, landasan konstitusional konsep itu adalah Pancasila. Yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, landasan operasional adalah pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan .

“Di era Soeharto, kita pernah mencapai swasembada pangan. Dan, bicara ekonomi berbasis kerakyataan adalah koperasi,” katanya sambil mencontohkan BUMN dan BUMD yang tidak sesuai pasal 33 ayat 1 karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Sementara Aziz Qahhar Mudzakkar dalam pemaparannya mengatakan bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sulsel khususnya sudah baik. Namun, yang riskan adalah adanya kesenjangan. Dimana satu persen orang kaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Dan, akibatnya masih banyak rakyat yang hidup.

“Makanya obsesi NH-AQM Ingin menjadikan Sulsel sebagai contoh pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan,” katanya. Kemudian, Fahsar Fadjalangi mengatakan berbicara ekonomi kerakyatan memberi support yang kuat. “Kami mulai dari desa di sektor pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.

Dijelaskan ketika pertama jadi Bupati menghadap Jusuf Kalla. Pertama jadikan kota jadi kota, perbaiki infrastruktur dan tingkatkan produksi. “Sekarang telah terbukti, dari hasil produksi padi dari 3 dan 4 ton, sekarang naik hingga 8 ton,” ucapnya. Dan komitmen sebagai pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ekonomi berbasis kerakyatan. Yakni, pertama, memberi kepastian hukum dan usaha. Kedua, usahanya bermanfaat untuk diri dan keluarganya. Ketiga, ada keadilan dalam berusaha. “Artinya, tidak ada pembatasan dalam berusaha dan bersaing sehat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Penulis : Ahmad Nunung

Editor : Arput Rh

NH-AQM Jadi Pemateri Diskusi Terbuka Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan 1

Rekomendasi Berita

Baca Juga