Hikmah di Balik Pilkada DKI

7
Luthfi Andi Mutty (Anggota DPR RI Fraksi NasDem)
Luthfi Andi Mutty (Anggota DPR RI Fraksi NasDem)

SULSELSATU.com – Orang bijak selalu mengambil hikmah di balik masalah. Dalam perspektif itulah saya mencoba memaknai hiruk pikuk pilkada DKI.

Hiruk pikuk selama dan pasca pilkada DKI menunjukkan bahwa di usia lebih dari tujuh dekade, ternyata masalah SARA di negeri ini belum juga tuntas.

Rezim Orba yang sangat sadar betapa kompleks dan sensitifnya persoalan SARA, maka kemudian menyatakannya sebagai barang “haram” untuk dijadikan sebagai isu politik.

Dibangun di Atas Perbedaan

Perlu disadari bahwa NKRI adalah negara yang dibangun di atas banyak perbedaan. Mulai dari beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat dan budaya, beda etnik hingga ke beda agama dan kepercayaan. Dengan latar belakang beragam perbedaan itu Indonesia mewujud sebagai sebuah negara bangsa (nation state).

Setidaknya ada 2 model nation state (negara bangsa). Pertama, nation state yang dibangun di atas pondasi obyektif, yang ditandai dengan banyak persamaan. Seperti kesamaan bahasa, etnik, budaya adat istiadat ataupun agama. Karena itu maka negara bangsa semacam ini biasanya memiliki rasa kebersamaan dan kohesivitas yang kuat. Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Jepang, adalah beberapa negara bangsa yang dapat disebut sebagai contoh.

Model kedua adalah negara bangsa yang dibangun di atas landasan subjektif. Dikatakan demikian, karena negara bangsa model ini didirikan berdasarkan kesepakatan dan kemauan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan dan kemauan hidup bersama ini karena didasari oleh latar belakang sejarah yang sama. Sama-sama merasa senasib oleh pahitnya penjajahan. Karena itu, maka negara bangsa semacam ini biasanya dibangun di atas banyak perbedaan. Indonesia dan negara-negara yang lahir pasca Perang Dunia II, masuk dalam kategori ini.

Dibandingkan dengan negara bangsa yang dibangun di atas landasan obyektif, maka negara bangsa yang dibangun di atas landasan subjektif, pada hakekatnya sangat rentan untuk bubar. Kenapa? Karena pertama, seiring berjalannya waktu maka romantisme senasib sepenanggungan saat pendirian negara, kian memudar. Idealisme berganti dengan pragmatisme.

Kedua, ketika ketimpangan kian melebar. Apalagi jika penguasaan sumberdaya hanya dimonopoli oleh segelintir orang dan yang segelintir itu kebetulan kelompok minoritas. Ketiga, ketika pengusaha, politisi dan birokrat berkonspirasi untuk korupsi secara berjamaah. Sementara penegak hukum melindungi perilaku korup tersebut.

Kondisi seperti itu yang mewarnai Uni Soviet sebelum bubar. Seperti diketahui, sebagian besar wilayah Uni Soviet ada di Asia. Tetapi yang mengendalikan Uni Soviet secara politik, birokrasi, dan militer adalah warga Uni Soviet berdarah eropa. Sementara warganya yang berdarah Asia adalah warga negara “kelas dua”. Di saat yang sama terjadi korupsi secara massif. Sementara ideologi komunis gagal menghadirkan kemakmuran bersama. Keadilan sama rata sama rasa kian jauh panggang dari api.

Menyadari hal itu, maka jika tidak hati-hati tidak tertutup kemungkinan hal yang sama akan menimpa negara kita. Jadi, saatnya kita semua sebagai anak bangsa melakukan introspeksi. Melakukan pertobatan nasional, berhenti melakukan tindakan yang dapat membuat bubarnya negara ini.

Yogyakarta, Senin (15/5/2017)

Penulis : Luthfi A. Mutty (Anggota DPR RI Fraksi NasDem)

Rekomendasi Berita

Baca Juga