Tentang Anggaran Pilkada, Jayadi Nas: Bagaimana Rasionalisasinya Bos!

3
Anggaran Pilkada
Jayadi Nas. (Dok. Sulselsatu.com)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel gelar Uji Publik Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, di salah satu hotel disimpang Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Rabu (17/5/2017).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan membuka ruang dialogis kepada pengurus partai politik, pengamat politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, tentang penganggaran pilkada tingkat Provinsi Sulsel.

Dalam kegiatan tersebut terjadi pro-kontra penganggaran KPUD. Beberapa peserta menilai anggaran tersebut tidak rasional berdasarkan beberapa pertimbangan.

Menanggapi hal tersebut, ketua KPUD Sulsel Iqbal Latief mengatakan anggaran yang telah di susun oleh KPUD sudah rasional, semua dihitung berdasarkan pertimbangan yang ada, dengan mempertimbangkan pula adanya regulasi baru atau tugas tambahan yang dilakukan KPUD.

“Kami mengatakan ini rasional, karena pertama, kalau dibandingkan dengan Pilgub 2013 yang lalu dengan Pilgub 2018 yang akan datang, selisihnya cuma sedikit dan regulasinya berbeda. Regulasi sekarang meminta kita untuk melakukan tugas tambahan, seperti fasilitas kampanye. Jika pilkada sebelumnya fasilitas kampanye dibiayai masing-masing passolo maka pilkada kali ini dibiayai KPU dan tidak memungkinkan adanya tugas penambahan jumlah desa, kecamatan, TPS, jumlah pemilih, dan masih banyak lagi komponen-komponen lainnya,” ujarnya.

Anggaran Pilkada

Mantan Ketua KPUD Sulsel, Dr Jayadi Nas juga hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mempertanyakan koordinasi yang dilakukan antara KPUD Provinsi dan KPUD Kabupate/Kota, pasalnya menurut dia pilkada serentak bertujuan untuk mengefisiensikan pelaksanaan pilkada, baik itu efisiensi tenaga, waktu dan anggaran, sehingga kata dia memungkinkan anggaran bisa diminimalisir.

“Anggaran itu bukan persoalan besar atau kecilnya tapi bagaimana rasionalisasinya bos. Apakah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, KPU kabupaten kota saja mengatakan belum ada kejelasan berapa sharing antar KPU kabupaten kota dengan KPU provinsi, item-item apa saja yang mesti dibiayai KPU kabupaten kota dan KPU provinsi. Persoalan anggarannya kalau sudah ada sharing, maka bukan tidak mungkin anggaran bisa kita pres, bisa efektif dan bisa kita lihat efisiennya,” ujarnya.

Lanjut, Iqbal menanggapi pernyataan Jayadi, bahwa hakikat pilkada serentak adalah efisien, perlu adanya perhitungan dari setiap KPUD baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Hakikat dari pilkada serentak adalah adanya efisiensi, kita menghitung dulu, awalnya kita menghitung tanpa sharing itu malah anggaran pilgub kita Rp695 Milyar, nanti setelah kita melakukan proses sharing, saling membagi anggaran ke 12 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada itu anggarannya turun menjadi Rp670 milyar,” ungkapnya.

Penulis: Uje Jaelani
Editor : Arput Rh

Rekomendasi Berita

Baca Juga