PNS Dilarang Tambah Libur Saat Lebaran

8
PNS Bodong, Kemenag Makassar, Kementerian Agama Makassar, Pukat, Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi, Pukat Sulsel, Farid Mamma, Makassar, Sulsel, Media di Sulsel, Sulselsatu, Terkini dan Terbaru tentang Sulsel

SULSELSATU.com, JAKARTA – Seluruh pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri dilarang menambah libur saat lebaran.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tentang Imbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H sebagaimana dikutip dalam laman Kemenpan-RB, Selasa (31/5/2017).

Imbauan tersebut dikeluarkan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Tahun ini ada 6 hari cuti bersama, yakni 4 hari cuti lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Dengan adanya surat tersebut, diharapkan PNS dapat memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah lebaran. Melalui surat edaran itu, Menteri Asman mengingatkan, setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dipastikan seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk itu, Menteri Asman mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama.

“Seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri tidak perlu nambah cuti,” katanya, seperti dilansir Republika.co.id.

Namun imbauan ini tidak berlaku untuk aparatur negara yang pada saat cuti bersama tetap bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain.

“Untuk petugas yang tetap bekerja saat cuti bersama, dapat diberikan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut,” ujarnya.

Menteri Asman minta agar imbauan itu diteruskan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.

Selain itu, instansi pemerintah juga diimbau untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan surat menteri ini. Hal ini untuk menjaga kedisplinan Aparatur Negara baik PNS maupun anggota TNI dan Polri.

Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga