Komisi IV DPR Minta Pemerintah Awasi Impor Singkong

5
Akmal Pasluddin/IST

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah memperhatikan besarnya jumlah importasi singkong yang tidak berizin.

Menurut anggota Komisi IV ini, pemerintah jangan menjadikan perdagangan bebas sebagai alibi untuk membiarkan regulasi perizinan dilanggar.

“Kalau importasi singkong tidak berizin ini namanya penyelundupan,” ungkap Akmal, Rabu (31/5/2017).

Diketahui sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menanggapi santai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat total impor singkong per Januari hingga April 2017 mencapai 1.234 ton. Sikap Mendag ini dinilai seolah-olah berlepas tangan.

Akmal menilai, Mendag berargumen pada importasi singkong namun tidak dapat dikenakan sanksi karena dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk lepas tangan.

“Apa gunanya pemerintah kalau begitu?,” tambah Akmal

“Saya meminta pemerintah, agar memberikan sangsi tegas pada pelaku impor tidak berizin. Jangan lepas tangan. Yang sudah terjadi pelakunya ditindak, yang belum terjadi agar dicegah,” pungkasnya.

Penulis : Ramdhan Akbar
Editor : Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Baca Juga