Apakah Indonesia Sudah Jadi Negara Preman?

29
Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi A Mutty/INILAHCOM

SULSELSATU.com – Belum hilang dari ingatan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan, kembali kita dikejutkan oleh kasus penganiayaan atas ahli IT Institute Teknologi Bandung, Hermansyah.

Dua kejadian di atas hanya contoh kecil bahwa kita belum siap berdemokrasi. Karena salah satu substansi demokrasi adalah menyelesaikan masalah secara damai yang mekanismenya lewat pengadilan.

Substansi lain demokrasi adalah warga negara diberi kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis. Sepanjang yang disampaikan itu bukan fitnah, tidak menghina dan tidak mengadu domba.

Jadi, jika ada pihak yang merasa dirinya difitnah atau dihina, maka dia harus membawanya ke pengadilan. Bukan bertindak main hakim sendiri.

Dua kasus di atas juga menjadi tantangan bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri kian profesional sejak pisah dari TNI dan di usianya yg makin matang, 71 tahun. Saya perlu menyebut khusus Polri, karena Polri merupakan pilar utama tegaknya wibawa hukum di negara demokrasi. Artinya, jika di negara totaliter, Polri adalah alat kekuasaan, maka di negara demokrasi, Polri adalah alat negara yang hanya mengabdi pada tegaknya hukum.

Karena itu kita semua percaya bahwa Polri bisa mengungkap pelaku kedua kasus di atas. Jika kasus teror bom saja yang hanya dengan hitungan jam bisa diungkap, bahkan baru merencanakan mau melakukan teror bom sudah bisa diungkap, masa kasus ini tidak?

Jika kejadian semacam ini terus terulang, jangan salahkan rakyat jika mereka tidak percaya lagi kepada Polri. Dan itu artinya kita telah menjelma jadi “negara preman”.

Oleh : Luthfi A. Mutty (Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem)

Rekomendasi Berita

Baca Juga