Sertifikat Sementara Syahbandar Bajoe Bone Diduga Tidak Sah

SULSELSATU.com, BONE – Rapat dengar pendapat antara Syahbandar Bajoe, Komisi III DPRD Bone dan perwakilan nelayan terus menguak fakta-fakta dugaan penyimpangan berupa pungutan liar.

Bahkan, sertifikat sementara yang diterbitkan Syahbadar tidak diakui keabsahannya. Sejumlah permasalahan lainnya juga terkuak dalam rapat dengar pendapat yang digelar sekira pukul 21.15 Wita Rabu malam (6/09/2017).

Anggota Komisi III Rudianto Amunir, membeberkan berdasarkan aturan, hanya ada tiga item pembayaran yang diwajibkan untuk nelayan. Yakni, pembayaran pas sementara, izin kelaikan kapal dan izin berlayar dari Syahbandar.

Rinciannya, pas sementara Rp150 ribu, kelaikan kapal Rp75 ribu dan izin berlayar Rp50 ribu. Sehingga total keseluruhan Rp275 ribu. Namun jumlah yang dibayarkan nelayan dan pemilik kapal ke Syahbandar justru membengkak hingga Rp550 ribu.

“Perbedaan harganya lebih 100 persen. Kasihan pak ini nelayan harus jadi sapi perah,” kata Rudi.

Yang lebih parah dibeberkan Rudi, sertifikat sementara yang diterbitkan Syahbandar tidak diakui keabsahannya oleh pengelola pelabuhan lain. Salah satu pemilik kapal telah menjadi korban. Pemilik kapal tersebut didenda Rp5 juta karena sertifikat sementara yang dikeluarkan Syahbandar tidak sah.

“Kapan kah sertifikat asli kapal bisa terbit karena sertifikat sementaranya harus diperpanjang terus padahal tidak sah,” tandas Rudi.

Sementara itu, juru bicara nelayan dan pemilik kapal, Ansar, mengatakan para nelayan selama ini melakukan pembayaran ke petugas Syahbandar di PPI Lonrae bernama Darwin dan Adnan. Namun yang paling sering ditemui nelayan adalah petugas bernama Darwin.

“Kita mau bayar ke pak Adnan tapi pak Darwin yang selalu muncul jadi uang diserahkan ke pak Darwin,” kata Ansar.

Selain itu, rekan Ansar, sesama pemilik kapal lainnya menuding sertifikat atau pas sementara yang diberikan nelayan tidak diterbitkan oleh Syahbandar Besar Makassar, melainkan rekayasa oknum Syahbandar Bone.

Namun ironis, Darwin, yang lebih banyak bertransaksi dengan nelayan justru tidak diakui bagian dari petugas Syahbandar. Pihak Syahbandar menyebut Darwin, hanyalah mantan tenaga sukarela yang sekarang tidak lagi bekerja untuk Syahbandar. Bahkan perwakilan Syahbandar, mengingkari nominal pembayaran para nelayan.

“Di PPI Lonrae ada koperasi yang setahu kami berbentuk ekspedisi. Karena yang kami lihat selama ini semua berkas kapal yang masuk di kantor kami diantar oleh koperasi padahal yang kami pungut hanya sesuai dengan PNBP saja sementara lebihnya mungkin itu yang dibayar ke koperasi,” kelit salah satu juru pengukur kapal Syahbandar Bajoe, Ilyas.

Pimpinan rapat dengar pendapat Komisi III, Kaharuddin, meminta agar Syahbandar melakukan evaluasi untuk pelayanannya. Bahkan, menghentikan dugaan pungli yang dilakukan oknum tersebut.

“Jika tidak Komisi III akan mendampingi nelayan dan pemilik kapal untuk menggiring masalah ini ke ranah hukum,” tandasnya.

Penulis : Hendra Wijaya
Editor: Alam Malik