Maaf, KPU Sulsel: Daftar Pendukung IYL-Cakka Tak Dapat Kami Rilis

Anggota KPU Sulsel MIsna M Attas. (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Masyarakat menginginkan agar pihak penyelenggara tahapan jalur independen merilis nama-nama pendukung pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL- Cakka).

Mereka menginginkan keterbukaan informasi terhadap segala bentuk tahapan pemilihan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Hari ini di suatu diskusi politik di kedai kopi Phoenam, Rabu (6/12/2017).

Permintaan mereka sebagai suatu bentuk pengawalan dan pengawasan terhadap pemeriksaan dukungan KTP elektronik IYL-Cakka yang memasuki babak verifikasi faktual sampai ke tingkat desa.

KPU pun bereaksi. Menurut Komisioner Divisi Teknis KPU Sulsel, Misna M. Attas bahwa desakan tersebut tak dapat panitia wujudkan.

“Informasi nama-nama dukungan tersebut sebagai informasi yang dikecualikan,” kata Misna di posko tahapan independen di Hotel Grand Asia, Rabu (6/12/2017).

Informasi dikecualikan sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik dukungan untuk dirilis. Regulasi tersebut tertulis pada keputusan KPU nomor 169 tahun 2015 tentang informasi yang dikecualikan.

Permintaan untuk mengumumkan nama-nama pendukung KTP elektronik yang dimiliki pasangan kandidat Gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar muncul
pada diskusi di Kedai Kopi Phoenam, Makassar, Rabu (6/12/2017).

Peserta meminta itu demi keterbukaan informasi dari tahapan jalur independen yang digelar Komisi Pemilihan Umum Sulsel. Guna mengantisipasi polemik yang bakal terjadi di kemudian hari.

“Kami minta list nama-nama yang ikut bertandatangan ataupun menyerahkan KTP dukungan di jalur perseorangan diekspos ke publik . Agar masyarakat dapat mengetahui tahapan ini. Serta dapat mengawal kebenaran dukungan tersebut,” kata Baso Amiruddin saat berdiskusi.

Informasi tersebut juga diperlukan sebagai garansi bagi pemberi dukungan. “Jangan sampai, saya tidak memberi dukungan tapi nama saya muncul sebagai pemberi dukungan KTP ke kandidat itu,” jelas Baso.

Permintaan yang sama didukung peserta lainnya. “KTP tidak hanya diserahkan ke kabupaten maupun kota. Harusnya dipublis ke masyarakat,” kata Olha Mallawangeng.

Pengumuman nama pendukung bukan suatu larangan. “Apa ada regulasi yang melarang nama pemberi dukungan untuk dipublis,” kata Hamzah Abdullah yang juga peserta.

Penulis: Esa Ramadana
Editor: Alam Malik

BAGIKAN

Komentar :