Ini Penyebab Ketua MK Dilaporkan ke Dewan Etik

SULSELSATU.com – Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dilaporkan oleh koalisi selamatkan Mahkamah Kosntitusi. Arief dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena diduga melakukan lobi politik kepada anggota DPR agar diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi.

“Kami telah melaporkan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh ketua MK atas nama Arief Hidayat, terkait dengan pemberitaan media yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan bertemu dengan beberapa angota DPR, untuk melakukan lobi terkait dengan pemilihannya sebagai hakim konstitusi kembali,” kata perwakilan koalisi yang juga peneliti ICW dikutip dari kumparan, Lalola Easter, di gedung MK, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Lola, sapaan Lalola, perbuatan Arief tersebut bila memang terbukti, maka bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik. Sebab hal tersebut terindikasi sebagai memperdagangkan pengaruh.

“Poinya adalah bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu patut diduga sebagai pelanggaran etik, di mana kami beranggapan ada dugaan terlapor itu memperdagangkan pengaruhnya untuk berkas yang sekarang ditangani oleh MK itu permohonan pengkajian UU,” kata Lola.

Peneliti ICW lainnya, Tama S. Langkun, menyampaikan harapan agar Dewan Etik menindaklanjuti laporan tersebut. Hal tersebut diperlukan sebagai bagian untuk menjaga independensi hakim konstitusi.

“Kami berharap Dewan Etik MK bekerja untuk melakukan penelusuran, karena ini untuk menjaga independensi MK, keberpihakan MK juga bicara soal integritas hakim,” kata dia.

Arief dilaporkan karena diduga melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 tahun 2006.

Sementara, terkait Arief yang sudah resmi diusung Komisi III DPR untuk kembali dipilih sebagai hakim konstitusi, Tama menyebutkan bisa saja putusan Dewan Etik membatalkan pengangkatan Arief Hidayat.

“Sekarang kita urut prosesnya. Pertama ada proses fit and proper test tapi setelah itu ada lagi pengesahan lewat sidang paripurna. Sidang parpurna belum terjadi, peluang masih ada. Yang kedua, hakim diangkat melalui Keppres dan sampai sore ini Keppres tersebut belum ada itu artinya ruang itu masih ada,” kata Tama.
Sebelumnya, Arief Hidayat membantah melakukan lobi-lobi dengan fraksi di DPR agar dipilih kembali sebagai hakim konstitusi di periode kedua. Arief juga menyangkal pengusulannya itu barter dengan uji materi UU MD3, terkait Pansus Hak Angket KPK.

“Enggak ada lobi-lobi itu. Saya datang ke sini undangan resmi,” ucap Arief usai mengikuti fit and proper test di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Editor : Agung Hidayat

Komentar :