ASN “Mustahil” Bisa Netral di Pentas Pilkada

Pengamat politik Unhas Aswar Hasan. (Dok sulselsatu.com)

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pengamat politik, Aswar Hasan mengatakan sangat sulit bagi pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dan profesional pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Peluang ASN terlibat politik praktis sangat besar. Bukan karena dorongan pribadi. Melainkan atas dorongan dari luar yakni pejabat publik yang duduk di kursi kekuasaan birokrasi pada pemerintahan.

“Politisasi birokrasi oleh pejabat publik yang punya kepentingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang membuat ASN terlibat kepentingan politik sesaat itu,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas itu, Kamis (7/12/2017).

Ia mengamati bahwa kepala daerah khususnya incumbent yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah cenderung memanfaatkan jabatannya dalam menggerakkan pegawai ASN sebagai bagian dari tim kampanye.

Kondisi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi pegawai ASN. Satu sisi harus profesional, independen, dan netral. Akan tetapi, di sisi lain harus memihak.

“Mereka (ASN, red) jika tidak mematuhi perintah incumbent akan dihantui ketakutan dari pangkat dan jabatannya. Akan tetapi, di satu sisi diiming-iming promosi jabatan bila membantu,” kata Aswar.

Menurutnya, ketika incumbent itu menang maka yang pertama mendapatkan imbalan jabatan adalah ASN yang ikut membantu dalam proses kampanye.

“Dalam promosi diketahui tidak pernah membantu kampanye maka dia tidak dibantu juga,” kata Aswar.

Perkara yang sulit dipisahkan itu karena budaya birokrasi yang dibangun oleh kepala daerah yang ada saat ini. Yang merusak sendi-sendi pemerintahan.

“Kultur birokrasi yang independen dan profesional belum tumbuh karena politisasi terhadap birokrasi kita,” ungkap Aswar.

Penulis: Esa Ramadana
Editor: Alam Malik

BAGIKAN

Komentar :