Terkait Vonis Andi Narongong, KPK Akan Lakukan Banding

Febri Diansyah
Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – KPK mengajukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Andi Narogong. Andi sebelumnya divonis bersalah dan dihukum 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pada putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri menilai Andi terbukti melakukan korupsi dalam proyek e-KTP sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor.

“JPU KPK telah menyatakan banding untuk putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Andi Agustinus,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikutip dari kumparan, Selasa (2/1).

Febri mengakui bahwa hukuman 8 tahun penjara yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tuntutan KPK. Bahkan Andi pun berstatus sebagai justice collaborator karena mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus e-KTP.

Namun kemudian KPK tetap mengajukan banding atas vonis tersebut. Lembaga antirasuah itu mempersoalkan penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim kepada Andi yang dinilai tidak sesuai.

Sebab menurut KPK, hal tersebut terkait dengan konstruksi kasus e-KTP secara keseluruhan. Terutama terkait dengan para pihak yang turut terlibat di dalam kasus tersebut.

“Penerapan hukum pasal 2 atau pasal 3 juga terkait dengan pihak yang bersama-sama jadi perhatian JPU agar konstruksi KTP elektronik lebih saling terkait dan terintegrasi satu sama lain karena ada beberapa keterangan Andi dalam kasus Setya Novanto,” kata Febri.

“Materi banding masih disusun, jadi finalnya setelah banding baru disampaikan, tapi secara umum terkait pihak lain yang bersama-sama,” imbuh dia.

Dalam putusannya, hakim Jhon menyatakan bahwa Andi telah terbukti mengatur dan mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek pengadaan e-KTP. Dalam melakukan hal tersebut, Andi bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni beserta Dirjen Dukcapil Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Sugiharto dan Ketua Tim Teknis Drajat Wisnu Setiawan menginisiasi sejumlah pertemuan dan pembahasan terkait proyek e-KTP.

Selain itu, Andi juga diyakini memanfaatkan posisinya sebagai pemilik dari sejumlah perusahaan. Ia dinilai menyalahgunakan wewenangnya dalam bentuk menginisiasi sejumlah pertemuan guna melakukan pembahasan terkait proyek e-KTP.

Tak hanya itu, Andi pun dinilai juga telah menyalahgunakan kewenangan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar saat itu guna memuluskan pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Andi sendiri pada saat putusan usai dibacakan menyatakan bahwa dia menerima vonis.

Editor : Agung Hidayat