Segini Anggaran Pengamanan Pilkada Serentak di Sulsel

Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan Kapolda Sulsel Umar Septono saat menandatangani berita acara penyerahan bantuan dana hibah dalam rangka pilgub tahun 2018 di Ruang Kerja Gubernur, Jumat, (12/01/2018) (Sulselsatu/Ashrawi Muin)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Polda Sulsel menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan pilkada.

Berita acara NPHD ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono, di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (12/01/2018).

Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2018. Dana yang diberikan sebesar Rp 128 miliar dari Rp 200 miliar yang diajukan.

Syahrul menyebutkan, anggaran ini sebagai anggaran keamanan Pilkada termasuk tambahan personil untuk TNI.

“Ini untuk anggaran keamanan pilkada untuk polisi dan tambahan personil TNI. Dana ini dari APBD, pasti saja tidak mencukupi. Paling tidak, ini fasilitas awal,” kata Syahrul.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono menyebutkan, dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk pengamanan Pilkada Sulsel. Diantaranya untuk biaya operasional, makan dan uang saku.

“Kalau bicara ideal, belum ideal. Karena yang kita ajukan Rp 200 miliar. Namun kemampuan dan penilaian pemerintah daerah Rp 128 miliar. Kita akan gunakan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Umar menyebut, personil yang disiapkan untuk pengamanan Pilkada Serentak di Sulsel berjumlah 1.600 orang. Sedangkan tambahan personil akan dihadirkan berdasarkan dinamika di yang terjadi di lapangan.

“Kita lihat fluktuasi yang berkembang untuk bantuan. Kita baca perkembangan, pemerintah masih membaca kondisi. Kondisi keamanan Sulsel kondusif,” sebutnya.

Untuk keamanan sendiri, Umar meminta semua pihak untuk ikut mendukung. Menurutnya, terciptanya kondisi kondusif di Sulsel dikarenakan masyarakat Sulsel yang semakin sadar untuk menciptakan kondisi kondusif dan politik terbuka semakin baik.

Palopo dan Luwu yang sebelumnya dianggap rawan dapat diatasi setelah dimediasi menjadi kondusif. Umar juga menyebut Satgas Anti Money Politic untuk mengantisipasi terjadi praktek money politik juga telah dibentuk.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Berita Terkait

Komentar :