Menakar Peluang Wakil Melawan Bupati Petahana di Pilkada Serentak

Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati dalam kontestasi Pilkada memang telah menjadi rahasia umum. Bahkan tidak jarang, mereka saling berhadapan.

Di Sulsel, dari 12 daerah yang menggelar Pilkada, hampir seluruhnya mengalami pecah kongsi. Namun, sebagian besar dari mereka terpental sebelum memasuki arena pertarungan.

Tercatat, hanya wakil bupati di tiga daerah yang berhasil mendaftar dan menjadi penantang bupati petahana. Mereka adalah wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu, Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin (Ome), serta wakil Walikota Parepare, Faisal Andi Sapada (FAS).

Lantas bagaimana peluang sang wakil yang mencoba peruntungan merebut kursi orang nomor satu di daerah masing-masing?

Pengamat politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto menilai masih sangat sulit untuk menumbangkan petahana di daerah tersebut. Sebab, posisi kepemimpinan selama ini didominasi oleh sang kepala daerah.

“Dampaknya, wakil kepala daerah sangat terbatas dalam akses dan alokasi sumber daya pemerintahan,” kata Luhur kepada sulselsatu.com, Sabtu (14/1/2018).

Terlebih lagi, kata Luhur, kekuatan elektoral petahana di daerah tersebut cukup tinggi dan berhasil menggalang koalisi partai besar, sehingga butuh kerja eksta jika ingin dikalahkan.

“Di daerah ni, kekuatan elektoral incumbent cukup tinggi. Incumbent juga berhasil menggalang koalisi partai besar. Meskipun demikian, bukan berarti tidak bisa di kalahkan,” ujarnya

Lebih lanjut, Luhur menjelaskan, tiga daerah tersebut memiliki tipikal kontestasi yang berbeda. Di Jeneponto, ucap Luhur, wakil bupati kurang berhasil mengkonsolidasi kekuatan seluruh penantang, sehingga sangat mungkin terjadi fragmentasi suara bagi pihak penantang.

Sementara untuk Palopo dan Parepare, ucap Luhur, berpotensi terjadi head to head antara kepala daerah melawan wakil kepala daerah. Sehingga, lebih mudah untuk mengkonsolidasikan kekuatan penatang.

“Tapi butuh kemampuan untuk menggerakkan mesin elektoral di luar birokrasi dan partai politik,” jelasnya

“Kekuatan penantang adalah kekuatan harapan karena pencapaian pemerintahan akan selalu diklaim sebagai prestasi personal kepala daerah incumbent,” tutup Luhur.

Penulis: Ramdhan Akbar
Editor: Awang Darmawan

Berita Terkait

Komentar :