Meski Terkatung-katung, Pemprov Tetap Ngotot Kelola BRT

Bus Rapid Transit (BRT) (Sulselsatu/Moh. Niaz Sharif)

SULSELSATU.com, MAKASSAR-Meski pengoperasian armada Bus Rapid Transit (BRT) tidak berjalan optimal, Pemprov Sulsel tetap ngotot untuk mengelolanya. Padahal pemerintah pusat pernah ingin mengambil alih BRT itu.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel, Lambang Basri Said, mengatakan jika BRT diambil alih pemerintah pusat, justru bisa menjadi opsi Pemprov untuk keluar dari masalah.

“Karena memang sekarang ini rupanya itu (BRT) kan kelembagaannya dua. Pemprov yang membuat halte, pemprov yang kasih jaringan, lalu kemudian yang memanejeri operasional bus itu kan Damri sehingga memang bisa terjadi non sinergi,” kata Lambang Basri, kepada Sulselsatu, Minggu (14/1/2018).

Bus Rapid Transit (BRT) (Sulselsatu/Moh. Niaz Sharif)

Menurutnya, Pemprov dan Damri harus bersinergi. Dia sangat menyayangkan alasan pemerintah pusat yang ingin menarik BRT dikarenakan alasan Damri yang mengalami kerugian.

“Filosofi pelayanan itu tidak didasarkan pada untung rugi. Untung rugi adalah filosofi bisnis,” ungkapnya.

Pasalnya, angkutan umum adalah pelayanan yang disediakan oleh satu sistem pemerintahan, walaupun bukan pemerintah, namun itu untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya angkutan umum yang baik adalah yang mengikuti apa yang diharapkan masyarakat dari sisi pelayanan.

“Masyarakat sebetulnya bukan melihat dari harga, tapi melihat pelayanan, termasuk kenyaman,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Hendra Wijaya

Berita Terkait

Komentar :