KPK Resmi Tahan Bupati Halmahera Terkait Kasus Infrastruktur

43

SULSELSATU.com, JAKARTA – Penyidik KPK menahan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Rudi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

“Ditahan selama 20 hari pertama,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (12/2).

Rudi terlihat menyelesaikan pemeriksaannya pada sekitar pukul 19.45 WIB. Pada saat ke luar, Rudi terlihat sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia pun terlihat sudah dikawal oleh petugas KPK.

Politikus PDIP itu sedikit berkomentar mengenai kasus hukum yang menjeratnya. Ia membantah pernah menerima uang suap sebagaimana yang dituduhkan oleh KPK.

“Enggak, saya enggak terima itu,” kata Rudi dikutip dari kumparan.

Penyidik KPK telah menetapkan Rudi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pada Rabu (31/1) lalu. Selain suap, Rudi juga disangka menerima gratifikasi.

Rudi diduga menerima uang hingga sebesar Rp 6,3 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Rudi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nama Rudi Erawan pernah disebut dalam persidangan Amran. Amran adalah mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara yang sudah divonis bersalah terkait kasus suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Dalam persidangan Amran, Rudi disebut menerima uang hingga sebesar Rp 6,1 miliar dalam beberapa tahap.

Keterangan tersebut diungkapkan oleh anak buah Amran bernama Imran S. Djumaidil saat menjadi saksi di persidangan. Imran mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Rudi terkait jabatan Rudi sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku Utara.

Menurut Imran, pemberian selanjutnya adalah sebesar Rp 2,6 miliar. Berdasarkan keterangan Imran, uang itu diminta Rudi melalui Amran sebagai dana optimaliasi DPR. Sementara pemberian terakhir oleh Imran dilakukan melalui transfer sebesar Rp 500 juta yang disebut sebagai dana kampanye.

Selain pemberian itu, Imran menyebut bahwa Rudi pernah meminta bantuan kepada Amran untuk menutup biaya transportasi kader PDI Perjuangan yang akan hadir dalam acara partai di Jakarta. Imran yang kemudian mencarikan dana itu menghubungi dua orang pengusaha Abdul Khoir dan Alfred. Uang Rp 200 juta yang diterima dari kedua pengusaha itu kemudian diserahkan Imran kepada keponakan Rudi yang bernama Ernest.

Editor: Agung Hidayat