Jurus Pemkot Makassar Jamin Netralitas ASN di Pilwali

38
Ilutrasi. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kota Makassar bakal menghelat Pilkada pada 27 Juni mendatang. Saat ini dua pasangan calon Pilwali Makassar sudah ditetapkan dan salah satunya merupakan walikota Makassar petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Di Pilwali kali ini, Danny, sapaan akrab Ramdhan berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti. Pasangan yang berakronim DIAmi itu akan bertarung dengan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Mengingat salah satu kandidat merupakan pejawat, maka indikasi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) rentan terjadi.

Kepala Dinas PTSP Kota Makassar sekaligus pembina seluruh pegawai di lingkungan kantor gabungan dinas Pemerintah Kota Makassar, Andi Bukti Djufri mengatakan, telah melakukan pengawasan terhadap ASN jauh sebelum penetapan pasangan calon diumumkan.

“Pengawasannya dalam bentuk moral, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh staf di lingkungan gabungan dinas ini, agar tidak melakukan aktivitas politik. ASN jelas hukumannya mereka bisa dijerat pasal dalam Undang-Undang Pilkada, juga Undang-Undang ASN,” kata Bukti, Kamis (15/2/2018).

Lebih lanjut, Bukti mengatakan, setiap Senin saat menjadi inspektur upacara, ia selalu mengingatkan pegawai di lingkungan kantor gabungan dinas untuk fokus menyelesaikan program kerja yang telah disusun.

Bukti mengaku, pendekatan moral lebih efektif dilakukan ketimbang membentuk tim pengawasan.

“Kan jelas, bapak pimpinan sudah mengingatkan kepada kami untuk fokus saja bekerja. Amanat ini kita teruskan ke seluruh staf termasuk pegawai kontrak,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, sejumlah ASN lingkup Pemerintah Kota Makassar telah mendapat sanksi dari Komisi ASN (KASN). Sanksi diberikan lantaran mereka terindikasi melakukan kampanye politik mendukung salah satu pasangan calon tertentu di media sosial menggunakan akun resmi pemerintah kota.

Penulis: Mawar A. Pasakai
Editor: Awang Darmawan